TEMPO.CO, Jakarta - Kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri mendengung sejak 3 Februari 2017, ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan keluar. Hitungan awal auditor negara menaksir potensi kerugian investasi Asabri, yang mengalihkan investasinya dari deposito ke penempatan saham langsung dan reksa dana sejak 2013, bisa mencapai Rp 16 triliun.

Dalam sebulan terakhir ini kasus Asabri baru merebak di pasar modal. Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Jumat, 10 Januari 2020, menguatkan rumor tersebut.

Mahfud mengaku telah mendapat informasi tentang masalah di tubuh Asabri. “Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin tidak kalah fantastisnya dengan Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun gitu,” ujar Mahfud di kantornya.

Dalam audit BPK, Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai Rp 802 miliar. Perseroan juga tercatat membeli dua saham gorengan, yakni milik PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) senilai Rp 203,9 miliar dan PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebesar Rp 452 miliar.

Ada juga pelepasan dua belas saham non-blue chip senilai Rp 1,062 triliun, sebelumnya dibeli dengan harga Rp 987 miliar ke reksa dana afiliasi yang diduga bertujuan mengerek keuntungan akhir tahun. Selain itu, BPK menyoroti pembelian ribuan kaveling tanpa sertifikat senilai Rp 732 miliar.

Pada 2017, penempatan dana Asabri di portofolio saham mencapai Rp 5,34 triliun dan reksa dana Rp 3,35 triliun. Sisa investasi mereka di deposito, yang paling likuid ketika dibutuhkan, tinggal Rp 2,02 triliun. Belum ada informasi terbaru tentang sebaran investasi Asabri karena tidak ada publikasi laporan keuangan dari perusahaan sejak 2018.

<!--more-->

Pada 8 September 2015, Benny Tjokrosaputro, pemilik Hanson International, menyurati Direktur Utama Asabri saat itu, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Adam Damiri, untuk menawarkan kepemilikan 18 persen saham PT Harvest Time, yang dimiliki anak usaha Hanson yang lain, yaitu PT Wiracipta Senasatria, senilai Rp 1,2 triliun.

Masalah muncul karena Wiracipta tidak pernah memiliki 18 persen saham Harvest yang diklaim Benny. Wiracipta hanya mengempit 13 persen, itu pun telah dijual ke PT BW Plantation. Manajemen Asabri mengaku baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan BPK. Saat pemeriksaan, direksi Asabri mengaku pembelian saham tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan.

Setelah kena semprit BPK, Asabri di bawah direktur utama yang baru, Letnan Jenderal Purnawirawan Sonny Widjaja, pada 3 Juni 2016, menyurati Wiracipta agar persekot sebesar Rp 802 miliar itu dikembalikan. Asabri juga menambahkan kewajiban bunga berjalan sebesar 7 persen per tahun—jauh di bawah bunga pinjaman bank komersial—terhitung sejak 14 Januari 2016 selama tiga tahun. Ditambah bunga, kewajiban Wiracipta menjadi Rp 832 miliar.

Benny menyanggupi, tapi mengajukan skema pelunasan sendiri. Benny hanya mau mengembalikan tunai Rp 100 miliar. Sisanya dipenuhi dalam bentuk aset kaveling siap bangun di Serpong Kencana yang dikembangkan Blessindo Terang Jaya, juga anak usaha Hanson. Benny awalnya menawarkan 2.033 kaveling seluas 146.400 meter persegi. Pada 23-29 Juni 2016, Wiracipta membayar Rp 100 miliar kepada Asabri. Perusahaan itu masih menunggak Rp 732 miliar.

<!--more-->

Rapat direksi Asabri pada 13 Juli 2016 baru menyetujui usul Benny—kendati Benny sudah menyetor uang muka pengembalian—tapi dengan sedikit modifikasi. Benny wajib membeli kembali kaveling yang menjadi pengganti saham dan menjualnya, lalu hasil dan keuntungannya diberikan kepada Asabri satu tahun kemudian.

BPK juga menemukan sertifikat 2.338 unit kaveling yang dibeli Asabri itu sudah diagunkan dulu ke Bank Capital oleh Benny. .

HENDARTYO HANGGI | TIM MAJALAH TEMPO