TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul munculnya sejumlah keluhan dari masyarakat terkait rencana penghapusan subsidi elpiji, yang berimbas pada kenaikan harga LPG 3 kilogram, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapannya. "Nanti saya lihat lagi," kata Luhut singkat di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa pada semester II tahun ini, pemerintah akan menghentikan subsidi pada harga elpiji tiga kilogram (gas melon).

"Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji tiga kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan, ujar Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto .

Ia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait skema penyaluran agar tepat sasaran. "Berbagai sektor terkait setuju untuk elpiji tiga kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak," ucapnya.

Kementerian ESDM menyiapkan beberapa skema penyaluran subsidi, yakni dengan menggunakan kartu, atau barcode yang terhubung dengan perbankan. "Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR code. Nanti yang beli elpiji tiga kilogram langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan," Djoko menjelaskan.

Menurut Djoko, jika penyaluran subsidi tepat sasaran, maka akan menghemat anggaran hingga 15 persen. "Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal," ucapnya.

ANTARA