Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan jika omnibus law rampung akan ada perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi dan pergerakan kebijakan kebijakan Indonesia. Karena di dalamnya berkaitan pula dengan cipta lapangan kerja, perpajakan dan lain-lain.

"Tetapi yang menyangkut sektor keuangan kita akan punya aturan mengenai Sovereign Wealt Fund. Begitu ini keluar, saya tadi sudah bisik-bisik ke ketua OJK dan Gubernur BI, begitu aturan SWF keluar akan ada inflow minimal US$ 20 miliar," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Bahkan, kata dia, juga akan ada lembaga-lembaga yang akan masuk. "Tidak usah saya sebutkan. Angka ini akan lebih besar lagi apabila pasal-pasal yang kita ajukan ke DPR disetujui sehingga pergerakan ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," kata dia.

Jokowi mengatakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan depan. Dengan begitu, dia berharap pembahasan bisa rampung dalam waktu yang tidak lama.

"Maksimal minggu depan kami ajukan kepada DPR yang namanya omnibus law," kata Jokowi.

Dia menuturkan RUU omnibus law ini mencakup revisi dari 79 undang-undang yang terdiri dari 1.244 pasal. Pasal yang direvisi itu, kata dia, akan memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri.

Dia menegaskan omnibus law itu diperlukan karena perubahan dunia yang berlangsung dengan cepat. Selama ini, kata dia, Indonesia sulit merespons perubahan tersebut karena terhalang oleh banyaknya aturan.

"Pasal-pasal ini yang menghambat kecepatan kita dalam bergerak dan memutuskan respons pada setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Dunia itu berubah cepat sekali, setiap hari dan detik, itu mempengaruhi ekonomi kita," kata dia.

Dia yakin jika omnibus law rampung dan diimplementasikan maka akan mendorong kemampuan Indonesia dalam merespons setiap perubahan ekonomi di dunia. Karena itu dia berharap revisi beleid yang masuk dalam omnibus law bisa diselesaikan dalam 100 hari oleh DPR.