TEMPO.CO, Balikpapan – Kapal nelayan dan coast guard Cina dilaporkan beberapa kali masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna sehingga membuat Presiden Joko Widodo gerah. Presiden bahkan meninjau langsung perairan Natuna dan menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Menanggapi maraknya kapal Cina di perairan Natuna, pengamat transportasi darat dan laut, Bambang Haryo Soekartono punya pendapat berbeda. Bambang mengatakan, perairan ZEE Natuna dimasuki Cina karena minim aktivitas kapal tangkap nelayan Indonesia.

Menurut Bambang, Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu, Susi Pudjiastuti, telah melarang aktivitas kapal nelayan ukuran 150 GT yang dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan. “Kebijakan tersebut membuat perairan ZEE Natuna kosong, sehingga kapal Cina dengan leluasa masuk,” kata mantan anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini.

Menteri Susi Pudjiastuti, kata Bambang, telah menerbitkan Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE No D1234/DJPT/PI470D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI. Peraturan ini membatasi aktivitas kapal nelayan tanah air.

Akibatnya ribuan kapal nelayan dengan GT diatas 150 GT tidak boleh beroperasi. Kapal kapal bertonasi besar ini mangkrak di Muara Baru, Muara Angke, Indramayu, Pekalongan, Pati, dan Banyuwangi.

“Kapal kapal kecil tidak mampu mencapai perairan ZEE. Tidak mampu menghadapi gelombang yang besar. Kemudian, efisiensi daya angkut hasil ikan yang tidak visible dari sisi teknis dan ekonomis dibandingkan biaya operasional,” ujar Bambang.

Sehubungan itu, Bambang meminta pencabutan aturan yang membelenggu nelayan lokal. Sebab, aktivitas nelayan ini membantu pemerintah mempertahankan kedaulatan negara di ZEE Natuna. “Mereka juga bisa turut serta mengamankan dan menjaga laut kita dari kapal-kapal china atau asing,” tuturnya.

SG WIBISONO