TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini sedang melihat dampak dari ketegangan antara Iran dengan dengan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Ketegangan dua negara itu diprediksi dapat mengganggu produksi energi di wilayah tersebut.

"Jadi kita selalu menjaga APBN, ya kita lakukan saja kita akan membuat skenario. Sama seperti waktu 2018 itu juga ada gejolak yang cukup tinggi, tahun 2019 juga gejolak tinggi. Kami akan jaga," kata Sri Mulyani di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.

Dia mengatakan kondisi perekonimian dan geo politik selalu menjadi pertimbangan dalam menyusun dan mengelola APBN. Di lokasi yang sama, wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ketegantan di Timur Tengah menyebabkan harga minyak meningkat.

Namun pemerintah akan melihat pergerakan ke depan, karena di APBN 2020 harga minyak diperkirakan US$ 65 per barel. "Kita akan lihat terus, ini kan Januari baru tujuh hari, kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Nanti dampaknya ke APBN kan tentu dipengaruhi variabel-variabel lain, seperti kurs kita bagaimana, kemudian lifting kita nanti seperti apa. Itu semuanya yang kita perhatikan terus," ujar Suahasil.

Menurutnya, setiap kondisi akan menjadi perhatian dari pemerintah agar APBN tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instrumen menjaga perekonomian. Dia mengatakan setiap bulan akan terus melakukan update APBN.

"Nanti akan kita sampaikan berapa yang terkumpul, berapa pergerakan harga minyak, berapa lifting terakhir," ujar dia.

Sebelumnya terjadi serangan udara oleh AS di Irak yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani pada Jumat pekan lalu. Iran pun bersumpah akan membalas kematian Qassem Soleimani tersebut. Di lain pihak, Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Washington akan menyerang jika Teheran melakukan pembalasan.

"Kemungkinannya ini tidak akan mengarah pada perang, dengan demikian ada kemungkinan bahwa pergerakan pasar saat ini akan bersifat jangka pendek,” ujar Joshua Mahony, analis pasar senior.

HENDARTYO HANGGI | BISNIS