TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan mahalnya harga gas, yang membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesal, disebabkan banyaknya biaya yang tumpang tindih di sektor tersebut.

Luhut pun menyoroti harga yang tinggi sejak dari hulu. "Dari awal sudah banyak maling di situ," tutur dia di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo sudah meminta agar penurunan harga gas bisa selesai dalam tiga bulan ke depan alias pada Maret 2020. Karena itu ia menantang jajarannya agar perkara harga gas itu kelar pada awal Maret.

Saat ini, kata Luhut, pemerintah sedang menguji bagaimana penyelesaian harga gas tersebut. "Sebetulnya dulu sudah kami exercise waktu saya masih menjadi Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tapi waktu itu berhenti karena harga kontrak hulu sudah macam-macam, enggak jelas."

Jokowi sebelumnya mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. Dalam pengantarnya, ia mengeluhkan harga gas yang masih mahal kendati sering dibahas di tingkat pusat.

"Sudah beberapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas," katanya. Saking kesalnya, Presiden mengatakan sempat ingin bicara kasar. "Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi enggak jadi," tuturnya.

Dia menjelaskan gas bukan sekadar komoditas melainkan modal pembangunan untuk memperkuat industri nasional. Alasannya ada tujuh sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia.

"Ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," ucap dia. Jokowi pun memerintahkan kementerian terkait mencari sumber-sumber yang menyebabkan harga gas di Indonesia mahal.

CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ