TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir enggan mengomentari silang pendapat antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di Jabodetabek. Menurut Erick, yang penting adalah bagaimana bisa mendahulukan kepentingan masyarakat pada saat darurat seperti ini.

"Saya tentu tidak mau komentar terkait perbedaan pendapat pemerintah pusat dan daerah. Itu bukan domain saya," kata dia di Cengkareng, Jakarta Barat, Ahad, 5 Januari 2020.

Oleh karena itu, Erick Thohir pun mendukung langkah semua pihak untuk menangani banjir yang terjadi di banyak wilayah Jabodetabek. Menurut dia, pertolongan warga yang terdampak banjir harus maksimal.

"Kami sebagai BUMN yaitu korporasi mendukung siapa saja, yang pasti kita akan maksimal (membantu), karena bagian dari pembuktian BUMN itu hadir untuk rakyat," ujar Erick Thohir.

<!--more-->

Sebelumnya, Menteri Basuki dan Anies Baswedan sempat berbeda pendapat soal banjir besar yang kini melanda wilayah Jabodetabek. Basuki menilai normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer harus dilanjutkan. Saat ini, kata dia, baru 16 kilometer yang selesai dinormalkan.

Basuki mengatakan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pembangunannya. Sementara pemerintah daerah bertugas membebaskan lahan.

Saat ini, kata Basuki, pemerintah tidak bisa melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung yang tersisa 17 kilometer karena pembebasan lahan belum beres. "Makanya yang ini belum bisa karena Pemerintah Provinsi belum membebaskan lahan," katanya.

Anies pun punya pandangan lain soal mengatasi banjir Jakarta. Menurut Anies, banjir terjadi karena tidak ada pengendalian air yang masuk dari selatan Jakarta. Dia menyebut normalisasi sungai bukan lah solusi atas permasalahan banjir saat ini.

EKO WAHYUDI l AHMAD FAIZ IBNU SANI