Menteri Susi Pudjiastuti dalam operasi pengawasan illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. KRI Usman Harun berhasil menghentikan 7 (tujuh) kapal perikanan asing berbendera Tiongkok, namun tidak ditemukan dugaan melakukan kegiatan illegal fishing. KKP
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasyuti, meminta pemerintah segera mengatasi masalah masuknya kapal Cina di Laut Natuna secara ilegal. Harapan itu ia ungkapkan kala menanggapi salah satu berita koran daring nasional di media sosial Twitter-nya @susipudjiastuti.
"Semoga segera diatasi!" tulis Susi sambil menautkan ulang alamat laman berita tersebut, Selasa, 31 Desember 2019.
Susi juga tampak memantau perkembangan kapal-kapal asing masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan mencuitkan lagi beberapa berita terkait. Susi bahkan menyertakan ikon wajah sedih saat sebuah media menulis bukan hanya kapal Cina yang merapat ke laut Nusantara, melainkan juga Vietnam.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebelumnya telah menjelaskan kronologi pelanggaran atas ZEE Indonesia di perairan utara Natuna yang terjadi pada 24 Desember 2019. Bakamla menyebut kejadian ini bermula saat kapal penjaga pantai (coast guard) pemerintah Cina yang muncul di perbatasan perairan pada 10 Desember 2019.
"Pada 10 Desember, kami menghadang dan mengusir kapal itu. Terus tanggal 23 kapal itu masuk kembali, kapal coast guard dan beberapa kapal ikan dari Cina waktu itu," kata Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun, saat dihubungi, Selasa, 31 Desember 2019.
Nursyawal mengatakan pada saat muncul kembali pada 23 Desember, coast guard Cina menjaga beberapa kapal ikan yang sudah masuk ke wilayah ZEE Indonesia. Saat itu, keberadaan mereka diketahui oleh KM Tanjung Datu 301 milik Bakamla. Saat diusir, Nursyawal mengatakan kapal Cina menolak dengan beralasan mereka berada di wilayah perairan milik sendiri.
Kementerian Luar Negeri telah mengonfirmasi adanya pelanggaran atas ZEE Indonesia, termasuk kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Kemenlu juga mengkonfirmasi pelanggaran kedaulatan oleh Penjaga Pantai Cina di perairan Natuna.
Atas pelanggaran tersebut, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia dan menyampaikan protes keras. "Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," tulis Kementerian Luar Negeri dalam rilis yang dikeluarkan pada Senin, 30 Desember 2019.
Duta Besar Cina pun telah mencatat sejumlah hal yang telah disampaikan dan akan segera melaporkannya ke Beijing. "Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Kemlu akan terus lakukan koordinasi erat dengan TNI, KKP dan Bakamla guna memastikan tegaknya hukum di ZEE Indonesia," demikian pernyataan Kemenlu.
