Kaleidoskop 2019 Ekonomi, Mulai Listrik Padam hingga Jiwasraya
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Kodrat Setiawan
Selasa, 31 Desember 2019 06:54 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2019 segera akan berakhir. Berbagai peristiwa ekonomi pun terjadi di sepanjang tahun ini. Tempo mencoba merangkum setidaknya 10 peristiwa besar yang telah menyedot perhatian publik di antaranya soal kasus Jiwasraya. Berikut di antaranya:
Tiket Pesawat Mahal
Peristiwa pertama yang menyedot perhatian terjadi pertengahan 2019, sekitar Mei hingga Juni, menjelang Lebaran. Saat itu, masyarakat Indonesia diramaikan kenaikan harga tiket pesawat yang lebih mahal dibandingkan biasanya. Tak ayal, protes pun bermunculan di mana-mana.
Meski demikian, harga tiket yang dijual maskapai penerbangan di Indonesia sebenarnya masih di bawah Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Belum ada satupun maskapai yang melanggar. Tapi akhirnya sebelum Lebaran, yaitu 17 Mei 2019, Kemenhub memutuskan untuk menurunkan TBA ini agar harga tiket bisa semakin terjangkau.
Tumpahan Minyak Pertamina di Perairan, Karawang, Jawa Barat
Pada 16 Juli 2019. Tumpahan minyak dan gelembung gas terjadi pada sumur YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai utara Karawang, Jawa Barat. Tak ayal, minyak hitam pun bocor dari pusat sumur ini dan mencemari pantai Karawang. Bahkan, tumpahan minyak juga merembes sampai ke perairan Kepulauan Seribu di Jakarta.
Akibatnya, upaya pembersihan pun dilakukan, mulai dari perairan hingga pinggiran pantai. Nelayan dan masyarakat Karawang pun dikerahkan untuk membersihkan bibir pantai dari minyak. Baru beberapa bulan kemudian, pantai berhasil dibersihkan total. "Semua pantai di sana sudah bersih," kata Direktur Hulu PT Pertamina, Dharmawan H. Samsu pada Rabu, 27 November 2019.
<!--more-->
Kasus Listrik PLN Padam di Sebagian Pulau Jawa
Pada 4 Agustus 2019, listrik PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN padam total alias blackout di Jakarta, dan sebagian wilayah di Banten dan Jawa Barat. Pelaksana tugas atau Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan insiden ini terjadi akibat gangguan aliran listrik di Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi atau SUTET Ungaran-Pemalang.
Sehari kemudian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung menyambangi Kantor PLN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Menurut Jokowi, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, mestinya ada tata kelola risiko, seperti contingency plan dan backup plan. "Pertanyaan saya kenapa itu (manajemen PLN) tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?," ujar Jokowi.
Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. "Kaltim cenderung minim resiko bencana baik kebakaran hutan maupun gempa, lokasi juga strategis, berada di tengah Indonesia, dekat wilayah kota yang sudah berkembang," kata Jokowi dalam pengumuman pemindahan pusat administrasi di Istana Negara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, jasa, perdagangan, dan keuangan. Selain itu DKI juga memikul beban sebagai bandara dan pelabuhan. Kemudian, Pulau Jawa, kata Jokowi, juga terbebani. Makanya, jika ibu kota juga pindah sama-sama ke Jawa maka tak akan mengubah apapun. "Jawa akan tetap terbebani," kata dia.
<!--more-->
Iuran BPJS Kesehatan Naik
Pada 24 Oktober 2019, pemerintah mengumumkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kenaikan mulai berlaku setelah tahun baru nanti, 1 Januari 2020. Adapun daftar kenaikannya yaitu seperti Kelas I, dari Rp 80 ribu per orang per bulan, menjadi Rp 160 ribu. Lalu Kelas II, dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu.
Keputusan ini pun menuai protes dari sejumlah kelompok, salah satunya yaitu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR. “Ini kado pahit pelantikan buat rakyat yang sedang sekarat, menanggung beban berat,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Netty Prasetiyani melalui keterangan resmi, Kamis, 31 Oktober 2019.
Kasus Penyelundupan Harley Davidson di Garuda Indonesia
Pada 17 November 2019, kasus penyelundupan motor gede Harley Davidson dan Sepeda Brompton terjadi di pesawat yang baru saja dibeli oleh PT Garuda Indonesia, Tbk, pesawat A300-900 Neo. Salah satu barang selundupan, yaitu Harley ternyata dimiliki oleh sang pimpinan, Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Ashkara.
Atas kejadian ini, Menteri BUMN Erick Thohir mencopot empat direksi Garuda Indonesia, termasuk Ari Ashkara. Ari pun menghormati putusan dari Erick. "Mengacu hasil press conference oleh pemegang saham mayoritas (Kementerian BUMN), kami akan selalu menghormati serta mematuhinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku," kata dia, dikutip dari Bisnis.com, pada Kamis, 5 Desember 2019.
<!--more-->
Listrik 900 VA Naik
Pada 18 November 2019, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengumumkan kenaikan tarif listrik. Kenaikan akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Kenaikan akan dilakukan pada listrik untuk golongan rumah tangga mampu (RTM) dengan daya 900 VA. Kenaikan yang diperkirakan sekitar Rp 29.000 per bulan tersebut mengikuti biaya listrik yang dibayarkan golongan 1.300 volt ampere (VA). "Naiknya Rp 29.000. Artinya, enggak Rp 1.000 per hari kan," kata Rida.
Rencana ini pun dikritik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Sekretaris YLKI Agus Sujatno mengatakan kenaikan tarif listrik tersebut dikhawatirkan melemahkan daya beli masyarakat. "Sebab selain rencana kenaikan tarif listrik, iuran BPJS Kesehatan juga naik," kata dia ketika dihubungi, Rabu 20 November 2019.
20 Ribu Ton Beras Bulog Terancam Busuk
Pada 29 November 2019, Perum Bulog mengumumkan adanya 20 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) senilai Rp 160 miliar yang telah rusak. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi mengatakan beras disposal itu telah mengalami penurunan kualitas yang drastis sehingga harus dimusnahkan, atau diolah menjadi produk turunan.
Namun pemusnahan atau pengolahan menjadi produk turunan tersebut tak kunjung dapat dilakukan karena terganjal dana talangan dari pemerintah yang belum ada kejelasan. "Ini yang jadi masalah," kata Tri kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 29 November 2019.
<!--more-->
Rencana Ekspor Benih Lobster
Pada 4 Desember 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi sorotan. Edhy berencana untuk membuka kembali izin ekspor benih lobster. Rencana Edhy membuka kembali kran ekspor benih lobster ini telah memantik polemik beberapa waktu terakhir.
Sebab, menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti telah melarang ekspor bahkan penangkapan benih lobster sejak 23 Desember 2016. Larangan termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.
Protes pun muncul. Salah satu yang paling lantang menolak adalah Susi. "Negara lain yang punya bibit tidak mau jual bibitnya. Kecuali kita, karena bodoh," kata Susi di Twitter, Jakarta, Jumat, 13 Desember2019.
Kasus Gagal Bayar Jiwasraya
Pada 16 Desember 2019, kasus lain kembali mencuat yaitu gagal bayar polis JS Saving Plan senilai Rp 12,4 triliun oleh PT Asuransi Jiwasraya. “Saya memohon maaf kepada seluruh nasabah, dari awal saya menyampaikan saya tidak bisa memastikan tanggalnya [pembayaran klaim] kapan karena ini semuanya dalam proses," kata Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko saat itu.
Kasus tersebut ternyata tak hanya soal gagal bayar, tapi juga diduga ada unsur pidana. Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini memastikan sudah ada pihak yang bakal terjerat sebagai tersangka. Hanya, Kejaksaan sampai saat ini belum menetapkan tersangka tersebut.
FAJAR PEBRIANTO
