Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meresmikan program mandatori penggunaan B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin 23 Desember 2019. Jokowi juga meminta menteri-menteri terkait dan Pertamina untuk menyiapkan penerapan B40 dan B50 beberapa waktu ke depan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hakulyakin Indonesia tidak bisa ditekan oleh negara lain andai 100 persen sukses menerapkan biodiesel dari sawit. Alasannya, Indonesia bisa mandiri dengan mengkonsumsi produksi sawitnya sendiri dan tidak bergantung pada ekspor ke negara lain.
"Kamu enggak beli enggak apa-apa, saya pakai sendiri. Kamu enggak beli enggak apa-apa, saya konsumsi sendiri di dalam negeri," katanya usai meresmikan implementasi B30 di SPBU Pertamina Jalan MT. Haryono, Tebet, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.
Hal ini, kata Presiden, akan menjadikan daya tawar Indonesia menjadi lebih kuat di mata internasional. "Ngapain kita tergantung oleh negara lain kalau konsumsi di dalam negeri bisa memakainya. Apalagi ini energi bersih," tuturnya.
Menurut dia, dengan penerapan campuran solar dan sawit ini maka ketergantungan impor bahan bakar Indonesia bisa diatasi. Ia mengatakan untuk penerapan B30 saja berpotensi menghemat US$ 4,8 miliar atau Rp 63 triliun.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini ingin permintaan terhadap B30 menuju B100 di dalam negeri terus dikembangkan dan diperbesar. Tujuannya agar Indonesia bisa keluar dari rezim impor.
"Apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak? Jangan-jangan ada di antara kita yang masih suka impor, impor BBM," tuturnya.
Seperti diketahui Indonesia tengah bersengketa dengan Uni Eropa soal sawit. Uni Eropa memboikot penggunaan bahan bakar dari sawit. Mereka menyoroti deforestasi imbas budidaya sawit yang masif.
Uni Eropa pun mengenakan bea masuk sebesar 8-18 persen untuk produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan itu berlaku sementara per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun.
Biodiesel Indonesia dikenai bea masuk karena UE menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir.
