TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam mencari solusi menuntaskan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasyara Persero. DPR sebelumnya telah menyampaikan sejumlah rekomendasinya kepada Erick.

“Kementerian BUMN mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh DPR RI terkait permasalahan Jiwasraya karena sejalan dengan koordinasi yang telah dilakukan oleh kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung,” ujar Erick dalam keterangan yang disampaikan humas Kementerian BUMN, Sabtu, 21 Desember 2019.

Komisi VI, dalam rapat pada 16 Desember lalu, memberi rekomendasi kepada pemerintah pada kasus Jiwasraya melalui penegakan hukum. Dalam hal ini, penyelesaian kasus dilakukan dengan melakukan pencekalan terhadap mantan direksi Jiwasraya periode 2013-2018 hingga ada kejelasan perkara.

Tak hanya itu, DPR meminta Jiwasraya membuat rencana strategis terkait penyelesaian kasus gagal bayar tersebut. Dewan juga meminta pemerintah untuk memberikan kepastian mengenai bagaimana dan kapan kepastian pembayaran tunggakan polis kepada nasabah.

Erick Thohir mengatakan oknum-oknum yang terlibat dalam perkara perusahaan asuransi negara sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Sedangkan dalam waktu dekat, kementeriannya bakal melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan kembali likuiditas perseroan yang jeblok.

Ia mengimbuhkan, pemerintah sejatinya telah konsisten mengelarkan masalah ini. “Pemerintah sejak 2006 sampai hari ini sudah konsisten mencari solusi atas persoalan ini,” ujarnya.

Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko sebelumnya menyebut ada dua langkah strategis yang bakal dilakukan perseroan untuk menangani kasus ini. Pertama, secara internal perseroan melakukan restrukturisasi dan remodeling bisnis. Hal ini dilakukan supaya perusahaan bisa tetap efisien dan mendapat profit.

Kemudian, perusahaan mendorong trciptanya good corporate governance (GCG). Harapannya, fungsi manajemen risiko dan kontrol menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apalagi perusahaan terakhir baru melakukan audit investasi pada 2018.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DIAS PRASONGKO