TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing sehingga produnya dapat menembus pasar ekspor. "Menembus pasar global dengan peningkatan daya saing ini bisa dari sisi harga, sisi kemasan, kualitas," katanya saat membuka UMKM Export BRIlianpreneur 2019 di Aula Assembly Balai Sidang Senayan Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

Tapi Jokowi juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa menutup diri dari impor. Oleh karena itu ia berpesan para pengusaha tidak melupakan pasar domestik yang sangat besar.
"Jangan sampai terlalu konsentrasi di ekspor, pasar domestik dilupakan sehingga malah dikuasai produk impor," katanya.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam acara yang dihelat pada 20-22 Desember 2019 itu adalah Mensesneg Pratikno, Menkop dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Dirut BRI Sunarso, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, dan Mendag Agus Suparmanto.

Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk. Sunarso mengatakan penyelenggaraan acara itu sebagai salah satu komitmen BRI dalam menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM. Ia menyebutkan kredit BRI untuk sektor UMKM mencapai Rp 701 triliun dari total kredit Rp 903 triliun. "BRI tidak hanya mendorong UMKM naik kelas tapi juga mampu menembus pasar global melalui ekspor produk UMKM," katanya.

Salah satu upaya pemerintah melindungi pelaku UMKM di Tanah Air adalah dengan merevisi ambang batas nilai barang impor bebas bea masuk. Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, hal ini dilakukan setelah memperhatikan tren barang impor masuk, terutama dari negara produsen, cenderung meningkat.

"Ini juga yang diminta oleh industri dalam negeri untuk bisa level playing field," kata Heru di Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

Saat ini, nilai barang bebas bea masuk dan pajak adalah yang senilai maksimum US$ 75 per orang per hari. Kalau dikonversi kepada rupiah, dengan asumsi nilai tukar Rp 14.000, maka batas tersebut adalah sebesar Rp 1.050.000.

"Nah barang (seharga) Rp 1 juta sekarang ini tentunya bisa sudah mulai mempengaruhi pasar dalam negeri sendiri. Karena, kalau produk UMKM, kita lihat range-nya di bawah satu juta. inilah salah satu pertimbangan bahwa nanti akan kami koreksi," ujar Heru.

Saat ini, Heru mengatakan, baru akan melakukan pendalaman lebih lanjut tentang rencana revisi ambang batas tersebut. "Arahan pimpinan sudah jelas di situ, bahwa akan ada koreksi, tapi di titik berapa nanti kami akan tentukan," ujarnya.

Koreksi tersebut juga, kata Heru, didorong oleh tren peningkatan transaksi e-commerce yang kini mencapai 45 juta transaksi per tahun. "Semua masukan akan kami dengarkan dan nanti akan kami formulasikan kira-kira seperti apa."

ANTARA | CAESAR AKBAR