Jokowi Sebut Krisis Jiwasraya Sudah Lama, Demokrat Tersinggung

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi berjabat tangan dengan SBY di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, 9 Maret 2017. Permintaan SBY untuk dapat bertemu Jokowi baru dapat dilaksanakan setelah Pilkada serentak dan KTT IORA. TEMPO/Aditya

    Jokowi berjabat tangan dengan SBY di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, 9 Maret 2017. Permintaan SBY untuk dapat bertemu Jokowi baru dapat dilaksanakan setelah Pilkada serentak dan KTT IORA. TEMPO/Aditya

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah mengalami krisis keuangan sejak 10 tahun lalu. Artinya, awal mula krisis Jiwasraya yang kini berkasus gagal bayar itu terjadi ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Menanggapi pernyataan Jokowi, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai bahwa hal itu tidak pantas. Sebab, secara tidak langsung, Jokowi menyeret nama mantan Presiden SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat.

    "Karena tak benar fakta yang kita temukan. Apalagi jika kita merunut 10 tahun lalu, maka 10 tahun yang lalu itu Jiwasraya membukukan laba bersih. Jadi tidak ada masalah pada 10 tahun lalu,” kata Ferdinand di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 19 Desember 2019.

    Ferdinand mengatakan, seharusnya Jokowi tidak melempar masalah ke masa lalu. Dia menilai Presiden Jokowi sekadar cari aman dan seakan-akan semua kesalahan di masa Presiden SBY.

    “Kadang kami berpikir, mungkin Pak Jokowi menyampaikan ini karena beliau merasa bahwa ketika membawa-bawa nama Pak SBY maka beliau merasa jadi aman dan nyaman dari semua masalah yg ada. Akhirnya kami jadi berpikiran seperti itu,” kata Ferdinand.

    Sebelumnya, Jokowi menyatakan Jiwasraya mengalami masalah sejak 10 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, Jokowi mengatakan pemerintah telah mengetahui persoalan ini dan ingin menyelesaikannya, dan masalah itu bukan masalah yang ringan.

    “Kemarin kita [pemerintah] sudah rapat, [antara] Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas, gambaran solusi (Jiwasraya) sudah ada, kita tengah mencari solusi itu,” kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu Rabu 18 Desember 2019.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.