TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo menjawab kritik bahwa adanya program Tol Laut belum berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, keberadaan program tersebut sejatinya dibutuhkan oleh beberapa daerah.

Ia mengaku menerima komunikasi hingga surat dari beberapa kepala daerah terkait program itu. "Faktanya mereka sangat butuh tol laut itu. Tentu kami tidak menghindari bahwa ada beberapa tempat yang dikatakan mungkin terlalu lama destinasinya, kemudian juga impact harga terlalu tinggi," tutur Agus di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu, 11 Desember 2019.

Agus menurutkan mayoritas wilayah yang disinggahi tol laut adalah yang sangat membutuhkan. Bahkan ada wilayah yang hanya mengandalkan tol laut untuk mengangkut barang ke sana. "Ada beberapa daerah yang hanya kapal tol laut yang bisa angkut barang, seperti di Morotai. Beberapa daerah banyak minta agar kapal tol laut ini juga singgah," tuturnya.

Untuk memperbaiki pelayanan, ke depan Kementerian Perhubungan akan melakukan perbaikan mendasar atas tol laut. Misalnya dengan menerapkan teknologi teranyar dan menggandeng perusahaan teknologi rintisan.

"Nantinya seluruh pengguna jasa bisa pesan barang tol laut dengan IT itu. Bahkan mungkin nanti bisa door to door. Sedang kami susun dan kedepan akan lebih transparan, tidak seperti dulu," ujar Agus.

Di samping itu, ia juga mengatakan akan ada penataan rute tol laut. Dengan demikian, periode singgah kapal tol laut bisa dipercepat. Agur mengatakan desain rute anyar tol laut itu sudah ada namun belum diungkap ke publik. Namun demikian, pada tahun depan ia mengatakan belum ada rencana penambahan armada tol laut.

"Armadanya belum tambah, hanya destinasi kami modifikasi sehingga jalurnya akan lebih banyak, yang jauh jauh itu akan banyak pakai komersial dan kami fokus di feeder-nya," kata Agus.

Sebelumnya, Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik implementasi program tol laut yang tak terlampau berdampak mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pandangan itu ia sampaikan kala menjadi pembicara dalam dialog dengan para pakar di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 10 Desember 2019.

Mengutip data sigi Badan Pusat Statistik, ia menuturkan, transportasi laut hanya menyumbang 0,3 persen dari keseluruhan pendapatan produk domestik bruto atau PDB. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang kontribusi transportasi sisi darat dan udara.

Menurut data yang sama, transportasi udara menyumbang kontribusi 1,6 persen terhadap PDB dan transportasi darat 2,4 persen. “Tol laut sudah enggak ada ceritanya. Ke mana kapalnya kita sudah enggak tahu,” ujar Faisal.

Padahal, tol laut adalah program yang digadang-gadang menjadi salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pemerintahan jilid pertamanya dulu untuk menghidupkan kembali sektor maritim. Pembiayaannya pun masih terus disubsidi oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Faisal kemudian menilai program tol laut yang kurang moncer merupakan salah satu yang membuat Jokowi tak berselera lagi menggarap sektor maritim. “Pak Jokowi enggak pernah ngomong laut lagi. Pak Jokowi udah enggak selera lagi,” ujarnya.