Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) direvitalisasi menjelang penyaluran dana desa 2020. Ia berujar ada ribuan BUMDes yang tidak beroperasi.

"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan," katanya saat membuka rapat terbatas tentang Penyaluran Dana Desa 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 9 Desember 2019.

Ia menjelaskan dalam lima tahun terakhir negara telah mengucurkan Rp 329,8 triliun untuk dana desa. Adapun pada APBN 2020, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 72 triliun.

"Saya ingatkan agar penyaluran betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri pedesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa," tuturnya.

Menurut Jokowi, BUMDes harus meningkatkan skala bisnisnya. Ia menyarankan agar BUMDes diintegrasikan dengan rantai pasok nasional dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta.

"Mulai dibuka channel distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global," tuturnya.

Selain itu, kata Jokowi, pemanfaatan dana desa ini harus dimulai di awal tahun dan mengutamakan program padat karya. "Saya minta di bulan Januari sudah bisa dimulai. Berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work," ucap dia.