Upah, Barang Impor dan HPP Penyebab Pabrik Tekstil Tutup

Rabu, 11 Desember 2019 13:59 WIB

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan fenomena tutupnya beberapa pabrik tekstil di tanah Air disebabkan oleh beberapa faktor. Setidaknya, Bahlil menyebut tiga faktor utama. "Pertama sih karena tenaga kerja, upah itu mulai naik," ujar Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

Di samping itu penetrasi impor dinilai cukup tinggi menembus ke pasar Tanah Air. Menurut dia, telah menjadi rahasia umum kalau bahwa produk garmen di Indonesia adalah hasil impor dari negara lain, terutama Cina. Karena itu, ia berujar perlu ada suplai produk dalam negeri sebagai substitusi impor.

"Kita tahu akhir-akhir ini banyak produk dari luar Indonesia yang melakukan penetrasi yang sangat luar biasa sekali, sampai kemudian kalau cek di pasar-pasar maupun di Tanah Abang itu sudah susah kita mendapatkan made in Indonesia, made in negara lain aja kira kira begitu," ujar Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil juga mengatakan Harga Pokok Produksi alias HPP tekstil di Indonesia cukup tinggi. Bahan baku tekstil di Indonesia tergolong mahal lantaran permesinan yang sudah cukup tua dan harus mengalami peremajaan dan revitalisasi. "Tapi saya yakin kalau itu mampu kami bisa selesaikan dengan baiK, dan pengertian dari pengusaha dan pemerintah, insyaaAllah selesai."

September lalu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat menyebutkan ada sembilan perusahaan tekstil terpaksa menutup usahanya dalam kurun 2018-2019 karena produk kain impor yang membanjir. Besarnya volume produk impor kain membuat industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri sulit bersaing karena harga kain impor yang lebih murah.

"Tidak ada pilihan lain selain menutup industrinya. Sekarang yang sudah tutup kami catat ada sembilan perusahaan yang hampir mendekati 2.000 orang (pekerja)," kata dia pada diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Senin, 9 September 2019.

Akibat tutupnya perusahaan tekstil ini tentunya berdampak pada pemutusan hubungan kerja PHK) dan pengurangan lapangan kerja. Menurut Ade, industri tekstil saat ini lebih banyak berorientasi domestik, daripada ekspor. Produk dari industri yang berorientasi domestik ini memiliki kualitas barang yang belum memenuhi syarat ekspor, sehingga tidak ada pilihan untuk memasarkan di dalam negeri.

Adapun Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan masih melakukan inventarisasi data teraktual dari pabrik tekstil yang gulung tikar. Ia mengatakan ada perusagaan yang tutup sementara karena masalah pesanan, dan kurang telak. "Ini kami coba bangkitkan."

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

16 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

26 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

31 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

31 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Industri Tekstil Dukung Permendag Pengaturan Impor, Dukung Industri dan Ciptakan Lapangan Kerja

40 hari lalu

Industri Tekstil Dukung Permendag Pengaturan Impor, Dukung Industri dan Ciptakan Lapangan Kerja

Industri tekstil mengklaim industri pertekstilan menyerap banyak tenaga kerja terutama yang berpendidikan rendah sehingga patut dipertahankan.

Baca Selengkapnya

Jastip Teriak Merasa Dirugikan karena Pembatasan Impor, Industri Tekstil: Mereka Ilegal, Gak Bayar Pajak

41 hari lalu

Jastip Teriak Merasa Dirugikan karena Pembatasan Impor, Industri Tekstil: Mereka Ilegal, Gak Bayar Pajak

Ketua APSYFI angkat bicara merespons protes pengusaha jasa titip (Jastip) yang mengaku rugi atas kebijakan terbaru pemerintah.

Baca Selengkapnya

API Dukung Pembatasan Barang Impor: Bisa Dorong Peningkatan Utilitas Industri Tekstil Dalam Negeri

41 hari lalu

API Dukung Pembatasan Barang Impor: Bisa Dorong Peningkatan Utilitas Industri Tekstil Dalam Negeri

Ketua API Jemmy Kartiwa mendukung Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang intinya mengatur batas bawaan barang impor.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

54 hari lalu

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya

Kolaborasi Tiga SMK Sumatra Barat Bangun Hilirisasi Tekstil

20 Februari 2024

Kolaborasi Tiga SMK Sumatra Barat Bangun Hilirisasi Tekstil

Tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berkolaborasi menjalankan bisnis Batik Braja. Ada sekolah yang bertugas memproduksi, memasarkan, serta mencatat di pembukuan.

Baca Selengkapnya