TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menetapkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh calon direksi definitif dari PT Garuda Indonesia Tbk.

Menhub menyerahkan penunjukkan direksi kepada pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Nantinya, hasil nama direksi akan disampaikan oleh Kementerian BUMN kepada Kementerian Perhubungan.

"Kami tidak mengusulkan (nama calon direksi), yang penting selain memiliki kompetensi di bidang teknis, harus punya integritas," katanya, Selasa, 10 Desember 2019.

Saat ini, Kementerian Perhubungan memproses pelaksana tugas direksi Garuda Indonesia sembari menunggu hasil penunjukkan direksi definitif. Pelaksana tugas tersebut akan bertanggung jawab terhadap bidang masing-masing dalam waktu sementara.

Kendati tidak ada pengesahan secara formal, Garuda meminta persetujuan kepada Kemenhub selaku regulator. Tujuannya, agar pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas benar-benar memiliki kapasitas. "Menurut saya yang dilakukan sudah benar tahapannya. Tinggal nanti tunggu direksi yang permanen," ujarnya.

Berdasarkan siaran pers yang diumumkan jajaran Dewan Komisaris Garuda, Senin, 9 Desember 2019, Plt. Dirut Garuda Indonesia Fuad Rizal telah menetapkan dan menunjuk pelaksana tugas harian untuk bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Perinciannya adalah Pejabat Direktur Operasi Tumpal M. Hutapea, Pejabat Direktur Teknik dan Layanan Mukhtaris, Pejabat Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Joseph Dajoe K. Tendean, dan Pejabat Direktur Human Capital Aryaperwira Adileksana.