TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak kewenangan antar lembaga negara yang masih tumpah tindih dalam pengelolaan laut Indonesia. Kondisi ini menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

"Ada organisasi yang hampir mirip tugasnya di lokasi yang hampir sama," kata dia dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019.

Masalah tumpang tindih kewenangan di laut ini semula disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo di acara yang sama. Untuk itu, Agus berharap ada kebijakan untuk memperbaiki struktur di lembaga pemerintahan.

Sri sepakat dengan Agus. Ia mencontohkan pengelolaan laut yang melibatkan lembaga seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai di Kemenkeu hingga TNI Angkatan Laut. Tumpah tindih tak bisa dihilangkan karena kewenangannya berbeda. Namun akibatnya, ada unit di bawah kedua lembaga yang akhirnya memiliki tugas yang hampir mirip.

Tumpang tindih inilah, kata Sri, yang bakal diselesaikan dengan kebijakan Omnibus Law. Selain itu, masalah akan diselesaikan dengan alokasi anggaran yang lebih terkonsolidasi.

Sebab, kata Sri, masih ada alokasi anggaran program pemerintah yang sebenarnya tidak perlu. Ada kegiatan yang bisa selesai dengan duit Rp 100 juta, tapi dianggarkan Rp 150 juta. Bukan karena mark up atau penggelembungan, tapi karena memang sistem yang belum efisien.

Adapun saat ini, rancangan Omnibus Law hampir rampung. Pemerintah menargetkan rancangan ini bakal diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Desember 2019 dan Januari 2020.

FAJAR PEBRIANTO