TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Alvin Lie meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjamin tak adanya delegitimasi kepemimpinan di tubuh Garuda Indonesia setelah adanya kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson beberapa waktu belakangan.

"Kementerian BUMN harus meluruskan bahwa direksi yang belum dicopot masih berwenang mengelola perusahaan ini. Jangan sampai ada delegitimasi kepemimpinan," tutur Alvin dalam pesannya kepada Tempo, Ahad, 8 Desember 2019. Hal ini berkaitan dengan rencana Menteri BUMN Erick Thohir yang bakal merombak direksi di tubuh perusahaan maskapai pelat merah tersebut.

Alvin menduga direksi yang masih ada saat ini pun secara moril tidak dipercaya oleh publik maupun di internal. "Suasana kerja internal Garuda harus dijaga, jangan sampai tidak jelas siapa pemimpinnya," ujar dia. Padahal, dalam waktu dekat perseroan juga akan berhadapan dengan Musim Natal dan Tahun Baru.

Dalam keadaan memasuki musim padat alias peak season, Alvin mengatakan kepemimpinan perseroan harus jelas. "Saya khawatir kalau Menteri BUMN bilang semua akan dirombak, yang bekerja di dalam pun ragu-ragu apakah nanti instruksinya akan diikuti oleh jajaran di bawahnya. Ini harus hati-hati," ujar dia.

Alvin menegaskan bahwa delegitimasi kepemimpinan bahaya apabila terjadi pada perusahaan sekelas Garuda Indonesia yang bergerak pada bisnis penerbangan. "Keselamatan itu adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kalau kepemimpinan tidak jelas, itu akan menimbulkan keragu-raguan bagi pekerjanya, bagi pelanggannya, bagi vendornya juga."

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan akan menonaktifkan para pejabat yang terkait dengan kasus penyelundupan Harley tersebut. Dalam manifest penerbangan pesawat anyar Garuda dari Toulouse, Perancis, menuju ke Cengkareng, pada 17 November lalu ada empat direktur yang berada di sana.

Keempat direksi yang ikut dalam penerbangan itu adalah Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara, Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto, Direktur Capital Human Garuda Indonesia Heri Akhyar, dan Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda Indonesia Mohammad Iqbal.

Adapun Dewan Komisaris Garuda Indonesia resmi menetapkan Fuad Rizal sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Garuda Indonesia disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko pada Jumat lalu. Surat Keputusan keluar menyusul kebijakan Kementerian BUMN yang membebastugaskan Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia yang berlaku pada hari ini.

"Penetapan Fuad Rizal Sebagai Plt Direktur Utama Garuda Indonesia akan berlaku hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia dalam waktu dekat," ujar VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2019.

Garuda memastikan kegiatan bisnis dan operasional itu akan tetap berjalan sesuai rencana kerja Perseroan. Selanjutnya, kata Ikhsan, Garuda Indonesia akan melaksanakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan RUPSLB sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan terkait lainnya.