Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson menggunakan pesawat ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
"Kalau berkaitan dengan barang itu bukan lingkup pengamanan, tapi lebih banyak ke Bea Cukai," kata Menhub di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
Sebelumnya Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menahan sebuah sepeda motor Harley Davidson bekas yang diselundupkan di pesawat baru Garuda Indonesia. Motor besar itu diurai dan dikemas dalam 15 paket kargo. Barang ini diselundupkan melalui pesawat baru Garuda Indonesia yang didatangkan dari Toulouse, Prancis. Pesawat Airbus A330-900 ini bertolak dari Toulouse Sabtu 16 November dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu 17 November siang.
Budi Karya mempersilahkan wartawan menanyakan penanganan kasus itu kepada pihak Ditjen BC. "Jadi bisa bertanya ke Bea Cukai. Karena soal itu, bisa bertanya ke Bea Cukai," katanya.
Ia menyebutkan penyelundupan barang mewah menggunakan pesawat baru yang dikirim ke Indonesia ditangani Bea Cukai.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan atas aksi penyelundupan onderdil motor Harley Davidson yang menggunakan Pesawat Garuda A330-900 Neo.
Pesawat itu terbang dari Prancis dan tiba di hanggar Garuda Maintenance Facility (GMF) di Bandara Soekarno-Hatta pada 17 November 2019.
Menurut Sri Mulyani, modus penyelundupan kerap dilakukan dengan berbagai cara meski pemerintah telah memperketat sejumlah peraturan untuk mencegah terjadinya aksi tersebut.
Untuk semakin mempersempit gerak penyelundup, kata Menkeu, pemerintah bekerja sama dengan otoritas negara lain. Misalnya saja seperti Singapura yang sudah bekerja sama dengan Bea dan Cukai Indonesia untuk menekan angka penyelundupan.
"Data yang keluar dari Singapura dan masuk ke kita menjadi lebih konsisten ini penting untuk valuasi ekspor-impor, namun juga itu akan makin menekan ruang untuk terjadinya penyelundupan," kata Sri Mulyani usai menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia di Kantor Ditjen Pajak Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, pihaknya kerap mendengar keluhan dari para pelaku usaha soal kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam menanggapi keluhan itu, kata Sri Mulyani, pemerintah berbenah diri dan mengevaluasi kebijakan yang kerap dikeluhkan tersebut.
Namun, keluarnya kebijakan yang memudahkan pelaku usaha justru dijadikan momentum oleh sejumlah oknum untuk menyelundupkan barang-barang.
"Begitu kita buat kemudahan ada saja yang menjadi penumpang gelap-nya menggunakan kemudahan itu untuk hal-hal lain penyelundupan. Dilema seperti ini selalu kita hadapi terus-menerus," kata Sri Mulyani.
