Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, saat menghadiri seminar Desa Tertib Administrasi Menuju Jabar Juara Lahir Batin dan MIUSDA IV DPD APDESI (Aliansi Desa Indonesia) Jabar di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jumat, 29 November 2019.
TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mempersilakan buruh berunjuk rasa atau demo terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020, asalkan aksi tersebut dilakukan dengan damai, lancar, dan tanpa merusak fasilitas umum yang ada.
"Jadi kalau untuk demo ya dipersilakan asalkan sesuai dengan aturan saja," kata dia ketika dimintai tanggapan soal demo buruh di Gedung Sate Bandung, Senin, 2 Desember 2019.
Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengatakan sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan buruh, Pangdam III Siliwangi, dan Polda Jawa Barat terkait UMK Tahun 2020.
Sehingga ketika ditanyakan apakah akan menemui buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantornya, dia menjawab, "Kan sudah dengan Pak Kapolda dan Pangdam, jadi tidak ada alasan lagi, silakan."
Sekitar seribuan buruh dari 18 serikat buruh/pekerja mengepung Gedung Sate Bandung, Senin. Dalam aksinya buruh menuntut Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menghapus salah satu poin dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK Tahun 2020.
Sebelum tiba di Kantor Gubernur Jawa Barat, massa buruh berkumpul di Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monju) Jawa Barat Kota Bandung untuk kemudian bergerak berjalan kaki ke Gedung Sate.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto dalam orasinya di depan Gedung Sate mengatakan pihaknya mengapresiasi keberanian Gubernur Jawa Barat yang mencabut Surat Edaran (SE) menjadi Surat Keputusan Gubernur terkait UMK Tahun 2020.
"Dan hal ini yang kita inginkan sejak awal. Karena SE tidak punya kekuatan hukum untuk dasar UMK 2020," kata dia.
Akan tetapi, kata Roy, masih ada salah satu poin dalam SK UMK 2020 yang membuat buruh kecewa yakni poin ke-7 yang memuat tentang penangguhan upah bisa melalui perundingan bipartit dan disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
"Dan kami meminta Pak Gubernur Jawa Barat untuk menghapus poin itu. Karena tidak berpihak kepada buruh," kata dia.
Sementara itu, Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat Asep Sudrajat menambahkan unjuk rasa kali ini juga menuntut agar Gubernur Jawa Barat untuk mengeluarkan surat edaran untuk bupati/wali kota memfasilitasi perundingan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2020.
"Kami dari buruh akan tetap mogok kerja sampai tanggal 6 Desember 2019. Kami akan berjuang di daerah masing-masing memperjuangkan UMSK. Kita minta Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitasi perundingan UMSK," kata Asep.
Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menuntut pemerintah untuk mencabut PP Nomor 78 tentang Pengupahan.
Hingga pukul 13.30 WIB, massa buruh masih bertahan di depan Gedung Sate dan walaupun sempat diwarnai hujan deras, buruh tetap berunjuk rasa.
