TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan pembangkit megaproyek 35 ribu megawatt masih terkendala oleh permasalahan pembangunan transmisi listrik. Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat dikonfirmasi, Vice Presiden Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah menuturkan kendala dalam pembangunan transmisi ini terjadi lantaran masih ada sebagian lahan yang belum bisa bebas sesuai target waktu.

Menurut Dwi, perseroan telah melakukan pendekatan kepada berbagai pihak, baik itu kepada kepala desa dan secara langsung. Selain itu, PLN juga telah bekerjasama dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri setempat. "Tapi kami terus bangun komunikasi dengan pihak pemilik lahan dan pihak pihak terkait agar kendala lahan tapak tower dapat segera teratasi," ujar Dwi kepada Tempo, Selasa 26 November 2019.

Menurut Dwi, pembangunan transmisi merupakan hal sangat penting karena berfungsi menyalurkan listrik dari pembangkit listrik ke arah gardu induk yang ada di pusat-pusat beban. Namun, kata Dwi, pembangunan transmisi tak selalu berjalan mulus, salah satunya pada saat pembebasan lahan baik jalur maupun tapak tower. Pasalnya, tapak tower akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir keberhasilah proyek pembangunan transmisi yang panjangnya mencapai ratusan kilometer.

Sejauh ini, Dwi menuturkan masih ada beberapa pekerjaan yang berjalan tidak sesuai target waktunya. Meski begitu, ia mengatakan hal tersebut tidak sempat menganggu pelayanan karena pembangunan transmisi itu juga berperan untuk membuat backbond baru. Contohnya, di Sumatera yang semula transmisi 150 kV sekarang sudah ada transmisi 275 kV yang terhubung dari Lahat, Sumatera Selatan ke Pangkalan Susu, Sumaera Utara.

Kemudian, transmisi 150 kV di Sulawesi Selatan telah terhubung dengan Sulawesi Tenggara. Saat ini, ujar Dwi, proses terus berjalan dengan menghubungkan ke Sulawesi Tengah dengan sistem Sulawesi Utara Gurontalo . "Sehingga nantinya terhubung sistem Sulawesi , maupun Sistem Sumatera dari Aceh ke Lampung yang disebut Tol Listrik Sumatera," kata dia.

Tidak hanya itu, Dwi berujar untuk sistem Flores pun juga dibangun dari Flores Timur menuju ke Sistem Flores Barat dengan Transmisi 150 kV. Harapannya, setiap pulau mempunyai backbone transmisi 150 kV atau 275 kV.

Sebelumnya, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin menuturkan mati listrik massal di sebagian besar wilayah Jawa Barat-Jakarta-Banten menjadi pukulan telak bagi PLN. Menurut Amir, banyak pembangkit justru melepaskan diri dari sistem sesaat sebelum mencapai keseimbangan baru antara suplai dan beban.

<!--more-->

Dengan empat jalur yang ada sekarang, Amir mengatakan skema keandalan minimum pada saat itu belum bisa dijalankan. Saat ini, kata dia, PLN sedang membangun dua saluran transmisi dari Ungaran menuju Batang-Pemalang-Mandirancan- Indramayu-Bekasi. Dari Tanjung Jati ke Ungaran akan beroperasi Desember 2019.

“Ungaran-Pemalang akan beroperasi September 2020, sampai di Bekasi diharapkan selesai 2021. Investasinya Rp 2 triliun. Jadi, kalau ada apa-apa, sudah ada jalur sendiri,” ujar Amir kepada Majalah Tempo, beberapa waktu lalu.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Rahardjo Abumanan menuturkan hambatan dalam memggenjot rasio elektrifikasi sering terjadi di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T). Hal ini, kata Djoko, terjadi lantaran remote area pendekatannya bukan pada transmisi, melainkan pembangkitnya. Sehingga, PLN tengah mengejar pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) dan program tabungan listrik (talis).

“Dalam Keputusan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) pembangkit yang kurang dari 10 megawatt bisa langsung diproses oleh unit wilayah," kata Djoko.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan saat ini permintaan listrik paling tinggi memang terjadi di daerah Jawa Barat, Tanggerang, dan DKI Jakarta. Sementara itu, kata dia, pembangkit banyak tersedia di Jawa Timur walaupun sedang dibangun pembangkit di wilayah Barat dan Tengah lewat program 35 ribu megawatt. Sejauh ini,Fabby melihat PLN telah melakukan penguatan jaringan transmisi 500 kV dan 150KV serta gardu-gardu di Jawa untuk mengurangi risiko kegagalan pasokan listrik di Jawa dan Bali.

“Saya kira risiko blackout bisa ditekan walaupun risiko itu selalu ada. Penting sekali agar PLN memperbaiki sistem, seperi pengelolaan transmisi, perawatan, kesiapan pembangkit tersebut, berdasarkan pengalaman sebelumnya,” tutur Fabby.

Dalam waktu dekat, Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dikabarkan bakal merombak jajaran direksi PLN. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menuturkan direksi baru nanti harus mampu mencapai keterjangkauan EBT dari target pemerintah 23 persen hingga 2025. “Yang pasti masalah energi terbarukan, yang mana harus didahulukan. Karena ini EBT menjadi sesuatu yg penting," ujar Arya.

Selain itu, Arya menuturkan, direksi PLN nantinya juga harus bisa menekan potensi byarpet atau pemadaman listrik. Ia menjelaskan, di beberapa daerah masih sering terjadi sering terjadi gangguan distribusi listrik kepada pelanggan. "Bagaimana supaya yang byarpet-biarpet semakin kecil," kata dia.

LARISSA | YANDHRIE | EKO WAHYUDI