TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial menuai respons beragam oleh berbagai pihak.

Tak sedikit yang mempertanyakan kelayakan para anak muda yang menjadi staf khusus yang masuk ke dalam lingkungan istana tersebut. Meski begitu ada juga yang optimistis kedatangan milenial bisa jadi angin segar di pemerintahan.

"Kita perlu beri kesempatan dan tunggu dari para stafsus milenial yang banyak berlatar dari startup tersebut. Apakah mereka dapat memberikan penyegaran dan mendorong kebijakan yang relevan, kreatif, dan inovatif dalam menjawab beragam persoalan publik," ujar Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) pada Tempo, Senin, 25 November 2019.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Kamis pekan lalu memperkenalkan tujuh staf khusus dari kalangan milenial. Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung (pendiri Creativepreneur), Adamas Belva Devara (pendiri Ruangguru), Ayu Kartika Dewi (perumus gerakan SabangMerauke). Selain itu ada Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise yang tunarungu), Gracia Billy Mambrasar (pemuda Papua peraih beasiswa Oxford), Aminuddin Ma’ruf (mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia), dan Andri Taufan Garuda (CEO Amartha).

Adinda berharap stafsus dari kalangan milenial yang berlatar belakang pelaku usaha startup ini bisa memecahkan halangan dalam proses pembuatan kebijakan. "Apalagi pada dasarnya mereka sendiri adalah entrepreneurs yang punya kreativitas dan kemampuan untuk berinovasi," katanya.

Meski begitu, menurut Adinda, para stafsus menghadapi tantangan tersendiri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, mereka harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas. "Hal itu sangat penting untuk dijaga dan dipastikan."

Terlebih karena selama ini pembuatan kebijakan biasa didominasi oleh pemerintahan yang aslinya adalah wakil dari partai politik, birokrat, ataupun kalangan profesional.

Adinda juga berpesan agar dengan masuknya banyak para pendiri startup menjadi staf khusus Presiden, industri perusahaan perintis dalam negeri bisa tetap bertahan. Sebab, dalam perjalanannya, startup tidak mudah untuk bisa bertahan dan menjaga keberlangsungannya di tengah dinamika pasar dan pesatnya kemajuan teknologi. "Di sini, faktor inisiator dan leadership startup masih sangat penting," kata Adinda.

Sebelumnya pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan penunjukan staf khusus Presiden dari kalangan anak muda menjadi cara Jokowi untuk memberikan kesempatan bagi mereka berpartisipasi dalam pemerintahan. Sehingga, kata Trubus, dapat diharapkan terjadi inovasi dan terobosan baru di dalam kebijakan publik ataupun pengelolaan pemerintahan.

Hanya saja, kata Trubus, mereka akan berhadapan dengan kultur birokrasi yang feodal di dalam kementerian dan kelembagaan. “Koordinasinya nanti akan menemukan banyak kendala.”

Trubus memberi catatan bahwa tujuh staf khusus presiden itu belum berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan. Menurut dia, mereka mesti diberi tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dapat beradaptasi di tengah lingkungan pemerintahan yang rentan dengan konflik persaingan. “Bagaiamana mereka dapat bekerja dengan optimal di bawah tekanan politik, itu yang mesti diperhatikan.”