Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan untuk memangkas regulasi yang dianggap menghambat pengembangan industri farmasi. Dengan cara ini Jokowi berharap harga obat bisa lebih murah.

"Dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan, sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih murah," katanya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Jokowi menuturkan 95 persen bahan baku obat masih tergantung dari luar negeri. Hal ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan lebih lama lagi

Jokowi memerintahkan pula agar membesarkan pemberian insentif untuk penelitian yang menghasilkan obat-obatan baru dengan harga murah. Menurut Jokowi, langkah ini untuk menggantikan obat-obatan impor.

"Tolong ini digarisbawahi dan selanjutnya hasil riset disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan di dalam negeri," katanya.

Selain itu, Jokowi memerintahkan pula agar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar memperjelas pembagian tugas antara Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Sehingga jelas kalau ada hal-hal berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab, bukan lempar sana, lempar sini," kata dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan saat ini peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai 222 juta orang. Sebanyak 96 juta di antaranya adalah masyarakat tidak mampu yang digratiskan pemerintah. Pemerintah, kata dia, hingga 2018 telah menghabiskan Rp 115 triliun untuk membiayai pengobatan masyarakat.

"Ini angka yang sangat besar saya minta manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki," ucap Jokowi.