Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, di atas kapal saat menuju Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Rachman di Penjariangan, Jakarta Utara, Senin, 28 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Tempo.Co, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tak akan merombak jajaran pejabat eselon I di lingkungan kementeriannya. Ia mengakui bakal mempertahankan pejabat yang dilantik menteri-menteri sebelumnya, termasuk Susi Pudjiastuti.
"Saya memiliki keputusan tak ganti eselon I. Selama mereka masih mau bekerja sama, mengapa harus diganti," kata Edhy di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 18 November 2019.
Edhy Prabowo berharap para pejabat eselon I bakal bersama-sama membuat gebrakan anyar yang berorientasi pada optimalisasi produk dan kedaulatan maritim. Di sisi lain, ia tak menampik akan menyisir lantas memperbaiki kebijakan lama yang dianggap perlu dibenahi.
Salah satu kebijakan yang akan digeber bersama eselon terkait pada masa kepemimpinannya sekarang adalah perikanan budi daya. Menurut dia, pada masa lampau, penyerapan dari sektor perikanan budi daya belum optimal. Kemudian, mempermudah izin operasi untuk nelayan perikanan tangkap.
"Saya meminta bantuan (kepada pejabat eselon dan stakeholder). Terobosan menteri sebelumnya, kami akan teruskan. kalau yang kurang baik kami ganti," ujarnya.
Alih-alih mengganti eselon, Edhy Prabowo malah tengah meminta restu Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan pejabat di lingkungan KKP. Menurut Edhy, saat ini ada 151 kursi lowong di tataran eselon I hingga IV.
Idealnya, menurut dia, kursi kosong tersebut mesti segera diisi. Hal yamg sama sebelumnya pernah ia sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun, Edhy Prabowo memastikan kebijakan pengangkatan pejabat eselon ini menunggu kepastian program perampingan jabatan yang dicanangkan Presiden Jokowi. Presiden sebelumnya mengatakan bakal berencana memangkas jabatan eselon tiga dan empat untuk mengefektifkan kinerja.
Ke depan, dua jabatan eselon ini akan ditransisikan ke jabatan fungsional. Menurut Jokowi, kebijakan ini sedang dirembuk di lingkungan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
