Suka Potong Kompas, Ahok Dinilai Sosok Tepat Menjabat di BUMN

Kamis, 14 November 2019 19:03 WIB

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat akan mencoblos Pemilu di Osaka, jepang, Ahad, 14 April 2019. Instagram/@Basuki_btp_lovers

TEMPO.CO, Jakarta - Sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai cocok bekerja di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. “Gaya Ahok yang suka terobosan cepat dengan potong kompas,” ujar pengamat BUMN sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto, Rabu, 13 November 2019.

Toto menilai modal sukses memimpin birokrasi yang dimiliki bekas Gubernur DKI Jakarta itu bisa saja akan membawa kesuksesan di BUMN. “Apakah Ahok akan sukses di BUMN? Waktu yang akan membuktikan. Paling tidak, modal dasar sebagai pemimpin publik pernah dilalui, tinggal bagaimana fine tuning yang tepat saat memimpin BUMN," ucapnya.

Pernyataan Toto menanggapi nama Ahok yang santer dikabarkan akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). BUMN tersebut memiliki banyak beban PSO, misalnya BBM satu harga yang biayanya harus ditanggung oleh Pertamina tanpa memperoleh dana pengganti.

Dalam pasokan BBM ada juga penetapan harga oleh pemerintah sehingga sering terjadi selisih angka dengan formula harga BBM. Kondisi ini menjadi beban Pertamina.

Advertising
Advertising

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengisyaratkan Ahok berpeluang mengisi posisi petinggi BUMN bidang energi. "Kira-kira begitu (masuk BUMN bidang energi)," ujar Luhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan secepatnya menetapkan posisi Ahok di perusahaan pelat merah itu. Ia menyebut, paling lambat awal Desember 2019 posisi Ahok sudah akan dikukuhkan.

"Segera mungkin, awal Desember," kata Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 14 November 2019. Ia menjawab pertanyaan media tentang kapan posisi untuk Ahok ditetapkan.

Erick Thohir pun meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan atau ketetapan yang akan diambil pemerintah. Ia juga belum bersedia menyebutkan Ahok akan ditempatkan di posisi apa dan di BUMN mana.

Mengenai pertimbangan mengusulkan Ahok, Erick menjelaskan BUMN yang meliputi 142 perusahaan membutuhkan figur yang bisa jadi pendobrak.

BISNIS

Berita terkait

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

6 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

13 jam lalu

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

Sejumlah pihak mengomentari hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

1 hari lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

1 hari lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya