TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menginstruksikan para gubernur untuk mempermudah perizinan bagi investasi yang masuk ke daerah, terutama industri yang berorientasi ekspor.

Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis, 14 November 2019.

“Arahannya memastikan seluruh pelaksanaan birokrasi, termasuk investasi beres. Jangan dipersulit, jangan ada yang main-main, terus, sampaikan fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu sampai betul kepada mereka yang mau investasi. Kalau itu sudah bisa, diharapkan investasi bisa maju dengan cepat,” kata Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar mengungkapkan Presiden juga menyampaikan rencana pemerintah pusat untuk membuat omnibus law demi merangkum banyaknya undang-undang yang tumpang-tindih.

Merespons hal tersebut, dia menyebut Pemerintah Jawa Tengah sudah melakukan penyederhanaan sejumlah peraturan daerah (perda) untuk mempersingkat birokrasi perizinan.

“Jadi, perda sih sebenarnya tidak terlalu banyak mengganggu ya. Yang mengganggu itu, sikap politik yang njelehi (menyebalkan) gitu lho. Saya mau ada investasi nih, 30 sekian triliun. Tata ruangnya nggak beres-beres di kabupaten, terus kami minta kapan mau itu diselesaikan, ya pak ini masih negosiasi'. Oh enggak, itu komitmen rendah,” kata Ganjar.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menambahkan Presiden Jokowi hanya membahas soal pembangunan infrastruktur di provinsi yang dipimpinnya. Utamanya, dia menyebut pembangunan ekonomi di Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Nagaro.

“Kalau di Jawa, di Jakarta ini Jabodetabek deh. Nah dengan rencananya Presiden, rencananya nasional kita sinkronkan dengan rencana di daerah. Itu yang tadi kami bicarakan, saya menghadap khusus untuk membicarakan hal itu,” katanya.