Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan aturan pelarangan iklan digital pada masa tenang pemilihan umum di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 9, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia dan Promosi Tanda Tangan Elektronik pada Rabu, 13 November 2019. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan program layanan elektronik (tanda tangan digital) ini akan menjamin keaslian dokumen dan meningkatkan keamanan siber warga negara, instansi, dan perusahaan.
"Layanan elektronik saat ini sangat rawan. Karena itu dibutuhkan jaminan. Tanda tangan elektronik ini, misalnya hadir untuk menjamin keaslian dokumen," ujar Samuel di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat.
Samuel mengatakan peluncuran PSrE Indonesia dan tanda tangan elektronik ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam beleid itu, semua penyedia layanan wajib terdaftar di pemerintah.
Menurut dia, di era digital saat ini, pemerintah perlu memberikan kepastian terhadap keabsahan dokumen, baik yang dikeluarkan instansi pelat merah maupun swasta. Sebab, kini banyak pemalsuan dokumen dan tanda-tangan yang dilakukan melalui sistem pemindaian dan aplikasi canggih.
Adapun dengan sistem sertifikasi serta tanda tangan elektronik, kecurangan berbasis siber, hoaks, dan pemalsuan dokumen dapat ditekan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah akan menyediakan jaringan yang terintegrasi sehingga semua keabsahan dokumen daring nantinya dapat dilacak oleh negara.
Menurut Samuel, pemanfaatan untuk sistem sertifikasi dan tanda tangan elektronik saat ini sudah dikaji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. "BPPT punya studi bisa dimanfaatkan apa aja. Kita tunggu dari BPPT untuk pemanfaatannya," tuturnya.
Adapun saat ini PSrE menyediakan enam layanan digital. Di antaranya tanda tangan elektronik, segel elektronik, preservasi, otentifikasi, pengiriman elektroknik tercatat, dan penanda waktu. Dua PSrE digaral oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta.
"Ke depan, PSrE akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektroinik dan mendorong ekonomi masyarakat," katanya.
