TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengeluhkan banyaknya hambatan guna mencapai target pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) pada tahun ini pada angka 9 persen. Salah satunya terkait regulasi di Indonesia yang dirasa kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

"Ini yang harus kita harus akui bagaimana kita memperbaiki daya saing kita. Salah satunya adalah terkait regulasi, makanya Presiden (Joko Widodo) minta memperbaiki regulasi yang menghambat. Karena bagaimanapun regulasi ini sangat menghambat dan kemudian menjadi biaya ujung-ujungnya," kata dia di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Kemudian yang kedua terkait logistik, Adhi mengatakan, di Indonesia sendiri untuk biaya pengiriman dari satu ke kota lainnya masih sangat mahal. Jadi dirinya mengaku membutuhkan uang lebih guna mengirim barangnya. "Kita butuh biaya yang cukup besar soal biaya logistik," ucapnya.

Ketiga Adhi mengungkapkan, soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang menurutnya salah satu hambatan dalam meningkatkan produksi industri industri makanan dan minuman. Karena jika dibandingkan dengan peningkatan upah di negara Asean lain, Indonesia terbilang tinggi. "Bahkan beberapa negara tidak naik sama sekali setiap tahunnya," ungkap dia.

Ia mengatakan, sebelum menaikan UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi harus berpatokan dari produktivitas pekerjanya agar biaya produksinya lebih murah, sehingga bisa mendorong semua sektor. Sehingga Adhi menambahkan, harus adanya perubahan yang mendasar, agar tidak tertinggal dengan negara lain.

"Pelaku usaha setuju pendapatan meningkat karena kalau pendapatan meningkat bisa untuk beli produk Indonesia, otomatis ekonomi bergulir. Itulah yang harus dipikirkan tapi dengan catatan produktivitas meningkat," tuturnya.

Tapi jika pendapatan warga Indonesia menurun, Adhi berujar akan berdampak pada pembelian yang melambat, karena mereka akan selektif dalam berbelanja, yang menurutnya akan menjadi masalah.

Jadi ia berharap untuk kementerian yang baru ini sudah mulai bekerja, agar dampaknya bisa terasa semakin baik dengan peningkatan industri makanan dan minuman. Sehingga, Adhi menuturkan, bisa mengejar target 9 persen, walaupun itu berat.

"Tahun ini saya masih berharap meskipun berat ya, target Kemenperin kan 9 persen untuk makanan minuman. Sekarang 8,3 persen (kuartal tiga) mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa mengejar," katanya.