TEMPO.CO, Jakarta - Senior Urban Development Specialist dari Bank Dunia, Gayatri Singh memandang pentingnya Pemerintah Indonesia untuk mengaitkan atau menghubungkan strategi perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dengan investasi infrastruktur.

"Dari perspektif National Urban Development Project, saya memandang bagaimana menghubungkan perencanaan dengan investasi infrastruktur dalam rangka memecahkan masalah inefisiensi dalam perencanaan kota," ujar Gayatri Sing, Sabtu, 9 November 2019.

Dia mengatakan bahwa salah satu isu yang mengemuka adalah bagaimana pemerintah Indonesia dapat menghubungkan perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dengan capital investment di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.

"Saya melihat bahwa ketika kota-kota di Indonesia tumbuh begitu pesat, bagaimana Indonesia dapat mendongkrak sepenuhnya potensi kawasan perkotaan dan memanfaatkannya demi kesejahteraan kota dan masyarakatnya," katanya.

Selain itu dia juga menambahkan bahwa hal tersebut bisa dipecahkan melalui bagaimana pemerintah memprioritaskan investasi dan mentransformasi kota-kota, dengan memasukkan investasi ke dalam area-area yang diprioritaskan. Saat ini, menurut Gayatri, merupakan waktu untuk menjalin atau melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan lagi setiap sektornya harus berkompetisi satu sama lain terkait investasi.

"Saya menyarankan investasi dan perencanaan harus tersinkronisasi, visi pengembangan kota yang muncul dari sebuah rencana khusus terintegrasi harus menjadi visi masyarakat, investor dan seluruh stakeholder yang memiliki visi sama, serta tujuan ekonomi perlu dikoneksikan dengan strategi khusus pertumbuhan kota," kata wanita yang juga menjabat sebagai Task Team Leader National Urban Development Project (NUDP) Bank Dunia.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024, poin-poin utama yang perlu dipenuhi yakni pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, ekonomi, dan perkotaan dengan pengarusutamaan infrastruktur hijau serta tanggap bencana.

Menurut Menteri Basuki, agenda prioritas pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Kemudian mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian masyarakat.