Kemenkeu Akhirnya Terbitkan Aturan Safeguard Industri Tekstil
Reporter
Larissa Huda
Editor
Kodrat Setiawan
Jumat, 8 November 2019 10:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan akhirnya meneken aturan pengamanan perdagangan (safeguard) untuk tekstil dan produk tekstil yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Tempo, Kemenkeu menerbitkan setidaknya tiga PMK yang serentak ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 5 November lalu. Kemudian, PMK tersebut diundangkan per 6 November 2019 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Jadi ada tiga PMK pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara BMTPS) untuk produk tekstil dan produk tekstil, seperti benang, kain, dan tirai, total sebanyak 121 pos tarif," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu Nufransa Wira Sakti kepada Tempo, Jumat, 8 November 2019.
Salah satu di antaranya, PMK Nomor 161 Tahun 2019 yang mengatur tentang BMTPS terhadap impor produk benang --selain benang jahit, dari serat staple sintetik dan artifisial. Aturan tersebut mengatur enam pos tarif produk kain mulai sebesar Rp 1.405 per kilogram. Aturan tersebut melampirkan setidaknya 121 negara yang dikecualikan pengenaan BMTPS.
Kemudian, PMK Nomor 162 Tahun 2019 mengatur pengenaan BMPTS terhadap impor kain. Aturan tersebut menjelaskan 107 pos tarif produk kain mulai sebesar Rp 1.318 hingga Rp 9.521 per meter. Beleid ini melampirkan setidaknya 121 negara yang dikecualikan pengenaan BMTPS.
Terakhir, PMK Nomor 163 Tahun 2019 yang mengatur pengenaan BMPTS terhadap impor produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan perabot lainnya. Aturan tersebut mendetailkan delapan pos tarif produk kain mulai sebesar Rp 41.083 per kilogram. Beleid ini melampirkan setidaknya 124 negara yang dikecualikan pengenaan BMTPS.
Peraturan menteri tersebut berlaku selama 200 hari terhitung sejak berlakunya peraturan menteri ini. "Sudah diundangkan pada 6 November lalu dan berlaku setelah tiga hari sejak tanggal diundangkan, yakni 9 November 2019," ujar Nufransa.
Beleid tersebut menyatakan pengenaan BMTPS sesuai dengan penyelidikan awal Komite Pengamanan dan Perdagangan Indonesia (KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan impor. Adapun lonjakan impor tersebut di antaranya produk benang --selain benang jahit, dari serat staple sintetik dan artifisial; kain; dan produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan perabot lainnya.
KPPI telah menyelidiki lonjakan impor ini sejak 18 September lalu setelah diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama tiga tahun terakhir (2016-2018), volume impor kain terus meningkat dengan tren sebesar 31,80 persen. Pada 2016, impor kain tercatat sebesar 238.219 ton, kemudian pada 2017 naik menjadi 291.915 ton, dan terus naik menjadi 413.813 ton pada 2018.
LARISSA HUDA
