TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, meminta pemerintah membahas sejumlah persoalan yang mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam rapat kabinet. Banyaknya kritik terlontar, menunjukkan bahwa perkara ini perlu dibahas serius oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta jajaran menteri terkait.

“BPJS Kesehatan itu produk unggulan Jokowi. Saya mengusulkan adanya rapat kabinet khusus,” kata Ribka di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi IX DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu petang, 6 November 2019.

Hujan kritik sebelumnya muncul dari anggota Komisi IX yang hadir dalam rapat. Komisi IX secara serempak mengkritik kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU kelas III. Besaran iuran kelas ini dipatok naik 100 persen dari semula Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per bulan.

Dewan menyebut banyak masyarakat tak mampu membayar kenaikan tersebut. Tak hanya menyoal iuran, DPR juga meributkan masalah defisit BPJS Kesehatan yang berpotensi membengkak hingga Rp 32,8 triliun pada akhir 2019. Dewan juga meminta penjelasan dari peran masing-masing mitranya terkait timbulnya gagal bayar.

Menambahi kritik para legislator, Ribka menyentil pemerintah dengan persoalan manajemen rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang selama ini kurang optimal melayani masyarakat. Ia mendesak pemerintah segera memastikan adanya penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berkeadilan.

Rapat Dengar Pendapat BPJS Kesehatan-DPR kemarin berjalan alot dan berlangsung hingga 13 jam. Sebab, kedua pihak tidak menemukan adanya keputusan politik dari rapat tersebut. Rapat diakhiri dengan skors. Dewan kembali memanggil BPJS Kesehatan beserta Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional pada hari ini pukul 19.00 WIB.