TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan izin konsesi lahan milik PT ITCI Hutani Manunggal atau IHM yang terafiliasi dengan Sukanto Tanoto sudah dicabut. "Iya benar,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Kamis, 31 Oktober 2019.

Siti Nurbaya menjelaskan pelepasan lahan ini diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri LHK No. S.866/Menlhk/PKTL/PLA.2/10/2019 yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2019. Konsesi lahan seluas 41.000 hektare itu dilepas karena akan digunakan sebagai lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Dalam SK Menteri LHK yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), disebutkan luas kawasan hutan di provinsi itu kurang lebih 8.333.307 hektare atau 65,41 persen dari total luas wilayah Kaltim. Pemerintah telah mengidentifikasi luas kawasan hutan untuk lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN) seluas 180.965 hektare di wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.

Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana menuturkan pihaknya menerima keputusan pemerintah terhadap lahan IHM, kendati konsesi itu berkontribusi besar terhadap bisnis pulp APRIL Group. “Kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah tentang hal ini. Intinya, kami dukung rencana pembangunan ibu kota negara,” ucap Agung.

IHM memiliki luas konsesi hutan tanaman industri sebesar 161.127 hektare di Kaltim. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), total lahan konsesi Sukanto Tanoto yang akan dipakai untuk pembangunan ibu kota seluas 42.000 hektare, dengan 5.644 hektare untuk pusat pemerintahan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto menuturkan dalam penyediaan lahan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan telah membentuk tim untuk mengkaji dan menelaah kondisi di lapangan. “Kalau selesai, baru nanti Bu Menteri keluarkan SK pelepasan ke ibu kota negara,” katanya.

KLHK juga sedang menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk ibu kota baru. KLHS, lanjut Sigit, akan menjadi dasar atau rujukan bagi masterplan ibu kota yang akan disusun Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia menambahkan KLHS ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

BISNIS