TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara soal rencana pemerintah memangkas eselon III dan IV di pemerintahan. Ia mengaku masih mempelajari rencana pemangkasan eselon di kementerian yang dipimpinnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

"Kita baru mempelajari, baru saja meeting dengan Pak Sesmen BUMN," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Meski begitu, Erick menyebutkan jumlah eselon III dan IV di Kementerian BUMN tidak terlalu banyak. "Jumlahnya kecil, kita total jumlah pegawai di KBUMN 400 orang dan untuk eselon III dan IV nya lagi dipelajari," katanya.

Erick menjelaskan, untuk eselon III dan IV belum mendapat presentasi dari Sesmen meskipun sudah dijadwalkan pada minggu ini. "Bukan berarti kita tidak akan mengikuti saran Presiden, kita tetap lakukan, sedang dipelajari," ucapnya. Namun demikian, terkait pemangkasan eselon tersebut, ia menyebutkan sebenarnya ada hal yang lebih prioritas untuk ditangani yakni PT Krakatau Steel Tbk. dan PT Jiwasraya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai presiden periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu berencana menyederhanakan jabatan eselon di pemerintahan dari empat menjadi dua tingkat. "Eselonisasi harus disederhanakan," katanya.

Hal ini merupakan salah satu bentuk penyederhanaan birokrasi yang dilakukan besar-besaran. Pasalnya, kata Jokowi, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong dan birokrasi yang panjang harus dipangkas.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi pada Ahad, 20 Oktober 2019 lalu.

<!--more-->

Terkait hal itu, Ketua Umum Korps Pegawai RI atau Korpri, Zudan Arief Fakhrulloh mewanti-wanti agar rencana Presiden Jokowi memangkas lapisan eselon tidak sampai mengurangi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara atau ASN.

"Jangan sampai kesejahteraan ASN berkurang. Nanti jabatannya hilang, belum jadi pejabat fungsional, penghasilannya pasti berkurang," ujar Zudan melalui sambungan telepon kepada Tempo, Ahad, 27 Oktober 2019.

Karena itu, ia mengatakan jabatan fungsional itu juga mesti disiapkan terlebih dahulu. Di samping, Zudan mengingatkan bahwa berdasarkan aturan yang ada saat ini pun tunjangan untuk pejabat fungsional lebih rendah dari pegawai struktural.

Dengan demikian, ia meminta agar perubahan pada struktural itu tak memengaruhi pendapatan. Misalnya, eselon III atau eselon IV yang dijadikan pejabat fungsional nantinya tunjangannya tetap setara dengan tunjangan eselon. Sehingga pendapatannya tetap setara.

Kalau itu tidak dilakukan, Zudan khawatir kebijakan tersebut justru menimbulkan gejolak di tubuh pegawai pelat merah. Malahan kebijakan tersebut bisa menjadi kontraproduktif dengan keinginan Presiden Jokowi.

ANTARA | CAESAR AKBAR