TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana penambahan dua provinsi baru di Papua. Dia mengatakan masih menunggu langkah legal terkait pemekaran Papau itu, untuk nantinya diimplikasikan pada anggaran.

Namun, Menkeu belum bisa memastikan apakah pemekaran Papua itu bisa menggunakan anggaran tahun ini atau tidak. "Saya tidak tahu (bisa seberapa cepat), anggaran 2019 kan tinggal dua bulan lagi. Dari sisi seberapa politik itu diterjemahkan dalam hukum dan kemudian membentuk pemerintahan baru dan konsekuensinya," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.

Menurut Sri Mulyani, dalam hal pemekaran Papua, sebenarnya tidak harus semua baru. Karena kata dia, dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain bisa menggunakan yang sudah ada. "Setelah itu bertahap bisa dipenuhi," kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kemungkinan ada dua povinsi baru di Papua. "Ya itu tadi pemekaran. Jadi membuka mungkin dibuka provinsi baru di sana. Mungkin ditambah dua gitu, ya," kata Mahfud di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.

Dengan rencana pembentukan provinsi baru, Mahfud menuturkan moratorium pemekaran akan dicabut. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemekaran atau penggabungan wilayah masuk daftar kumulatif yang bisa sewaktu-waktu dimunculkan lagi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan salah satu provinsi baru yang akan dibentuk di Papua bernama Papua Selatan. Papua Selatan direncanakan mengambil sebagian daerah Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke.

HENDARTYO HANGGI | FRISKI RIANA