TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan proses pembangunan hunian tetap untuk korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi Kota Palu, Sulawesi Tengah segera dirampungkan agar masyarakat terdampak cepat merasakan manfaatnya.

"Hunian ini sudah di tunggu-tunggu masyarakat yang terdampak gempa, tsunami dan likuifaksi, oleh karena itu secepatnya harus dirampungkan," kata Jokowi saat meninjau progres pembangunan hunian tetap di Kelurahan Tondo, Kota Palu, Selasa, 29 Oktober 2019.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan mengunjungi dua lokasi pembangunan hunian tetap yakni Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga yang saat ini proses pengerjaannya masih dalam tahap pematangan lahan dan selanjutnya ke Kelurahan Tondo yang saat ini telah terbangun sekitar 200 hunian oleh salah satu pendonor Yayasan Buddha Zhu Chi dengan estimasi hunian sekitar 1.500 unit.

Jokowi menjelaskan keterlambatan pembangunan hunian korban bencana di ibu kota Sulawesi Tengah, sesungguhnya bukan karena masalah konstruksi maupun kesiapan anggaran, tetapi hal itu dipicu persoalan pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. "Saat ini masalah pembebasan lahan sudah diselesaikan Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota Palu. Oleh karenanya tidak ada lagi kendala terhadap status tanah," kata Jokowi.

Diproyeksikan, 1.500 unit hunian yang disediakan Yayasan Buddha Zhu Chi akan selesai pada April 2020. Lahan yang disediakan Pemkot Palu untuk relokasi korban bencana di Tondo-Talise seluas 146,80 hektare dan Duyu seluas 38,60 hektare.

"Siapa saja bisa berkontribusi ikut membantu pemulihan pascabencana. Kita selalu kalau ada bencana mengajak pihak swasta maupun korporasi lainnya sebelum kita menerima bantuan luar negeri," ujarnya.

Jokowi meninjau progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah setelah bertolak dari Papua dan Kota Ambon sebagai rangkaian kunjungan kerjanya setelah dilantik menjadi Presiden dua periode.

Turut mendampingi Presiden Jokowi antara lain, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola serta Wali Kota Palu Hidayat.