Edhy Prabowo: Perintah Jokowi Perbaiki Komunikasi dengan Nelayan

Selasa, 29 Oktober 2019 02:20 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengamati suasana Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019. Dalam kunjungannya, Menteri Edhy Prabowo berjanji akan memperbaiki komunikasi antara pemerintah dengan nelayan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti perizinan, alat tangkap dan kapal. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan pertemuan secara maraton dengan para nelayan, anak buah kapal, hingga pengusaha bidang perikanan, Senin, 28 Oktober 2019. Menurut dia pertemuan tersebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki komunikasi dengan sejumlah pihak di dunia perikanan.

"Karena perintah Pak Jokowi jelas, memperbaiki komunikasi, melihat langsung masalahnya apa, ini baru langkah awal yang saya lihat disamping membenahi yang lain," kata Edhy saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan para nelayan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara.

Pertama-tama, kata Edhy, ia akan terlebih dahulu fokus pada pembenahan organisasi. "Karena untuk apa kita berkomunikasi keluar kalau di internal sendiri belum, tapi ini sudah mulai teratasi," ujarnya.

Langkah kedua barulah komunikasi keluar dengan sejumlah pihak terkait, baik di bidang perikanan budidaya hingga perikanan tangkap. "Ini kan sudah dijalankan Ibu Susi (Susi Pudjiastuti), tapi ada beberapa yang masih buntu, ini kami buka, yang baik akan kami teruskan," ujarnya.

Saat ditanya apa yang masih buntu, Edhy menjawab cara komunikasi dengan nelayan. Tapi Edhy enggan memberi penjelasan lebih lanjut soal ini. "Kami enggak bisa buka semua yang penting begini. Apa yang beliau lakukan sudah bagus, tinggal saya kalau bisa menyempurnakan saja," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Setelah ditanya kembali di acara berikutnya, barulah Edhy menjelaskan bahwa komunikasi yang ia maksud yaitu ketika menghadapi program yang mandek. Salah satunya yaitu pembangunan pelabuhan perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Itu kan banyak sekali, tiba-tiba dihentikan," ujarnya.

Di sisi lain, kata Edhy, ada investor yang sudah berinvestasi hingga ratusan miliar, terpaksa harus menghentikan bisnisnya. Program ini pun, kata dia, tidak bisa diserahkan ke Kementerian Perhubungan karena bukan tugas mereka. "Ini yang akan kami evaluasi untuk coba dihidupkan kembali, minimal pekerjaan rumah yang sudah dibangun dulu, kami lanjutkan."

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

52 menit lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

2 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

5 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

13 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

14 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

14 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya