Edhy Prabowo: Kalau Tak Sanggup Bela Nelayan, Saya Siap Mundur

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja untuk pertama kalinya setelah dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 23 Oktober 2019. Dalam kunjungannya ini, Edhy bertemu dengan puluhan nelayan tradisional di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara.

    Di depan para nelayan, Edhy menegaskan akan terus memperjuangkan nasib mereka. "Kalau tidak sanggup, saya siap mundur. Tapi sebelum mundur saya akan berusaha, kalau saya mampu untuk membela bapak-bapak semua," kata Edhy pada Senin, 28 Oktober 2019.

    Dalam pertemuan ini, Edhy menerima banyak keluhan dari para nelayan. Keluhan mulai dari asuransi, sulitnya perizinan, hingga keberadaan Pulau G reklamasi yang mengganggu aktivitas mereka mencari ikan.

    Edhy lalu menjawab satu per satu keluhan yang disampaikan. Untuk asuransi, Edhy memastikan akan terus menambah jumlah nelayan yang mendapatkannya. "Asuransi nelayan ini kami di DPR dulu sudah dorong, zaman Pak Rizal Ramli dulu (Mantan Menko Kemaritiman) dan dilanjutkan oleh Bu Susi Pudjiastuti (Mantan Menteri KKP)," kata dia.

    Untuk perizinan, Edhy juga berjanji mengkaji kembali. Sebab, kata dia, pada prinsipnya semua perizinan harus bisa memudahkan. "Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit," ujarnya.

    Lalu untuk Pulau G, mantan Ketua Komisi Perikanan DPR 2014-2019 ini mengatakan dia pernah melakukan inspeksi mendadak bersama anggota Dewan lain ke lokasi tersebut. Saat itu, kata dia, ada perjanjian bahwa pulau akan dibelah untuk memudahkan nelayan melaut.

    Dengan adanya keluhan ini, dia akan segera memanggil pengembang dari Pulau G untuk dikonfirmasi. "Yang jelas keputusannya harus berpihak ke nelayan, Anda duluan yang ada di dini, jangan Anda yang dipaksa menyesuaikan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Edhy Prabowo yakin masalah ini tidak akan sulit untuk diselesaikan. Cepat atau lambatnya penyelesaian, kata dia, tergantung dari pegawai di KKP. "Kalau masalahnya di KKP, berarti staf saya yang enggak beres, bahkan kalau perlu kita ganti dirjennya," ujar dia.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.