Aktivitas penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. Nilai tukar rupiah berakhir melemah 51 poin atau 0,36% di Rp14.052 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (8/5/2018). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Senin sore, 28 Oktober 2019, ditutup menguat di tengah variasi mata uang regional Asia.
Rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,07 persen menjadi Rp 14.028 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp 14.038 per dolar AS.
Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin, mengatakan pasar mencermati upaya pemerintah melalui menteri keuangan yang akan melakukan reformasi total terutama di perpajakan dan perizinan guna menambah pendapatan negara. Pasar juga mencermati strategi bauran pemerintah guna untuk menambah daya gedor perekonomian sehingga konsumsi masyarakat kembali normal.
"Di samping itu, Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikan para menterinya untuk kembali melakukan reformasi birokrasi sehingga modal asing kembali masuk ke pasar dalam negeri, sehingga rupiah kembali positif sesuai dengan keinginan pasar," ujar Ibrahim.
Dari eksternal, fokus pasar akan bergeser ke pertemuan The Fed pada 30 Oktober dan pertemuan Bank of Japan (BoJ) pada 31 Oktober.
The Fed diperkirakan memangkas suku bunga untuk ketiga kalinya tahun ini, sedangkan BoJ condong ke arah menahan suku bunga acuannya.
Rupiah pada pagi hari dibuka menguat Rp 14.025 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 14.018 per dolar AS hingga Rp 14.028 per dolar AS.
Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin ini menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp 14.023 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp 14.064 per dolar AS.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
