TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan tidak ingin ada pembatasan internet. Namun, kata dia, supaya tidak ada pembatasan, jangan sampai ada kekacauan dan perbuatan melanggar hukum.

"Namun, pada saat di mana ada kejadian yang membahayakan masyarakat, maka pilihannya yang pertama adalah menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dengan sedikit mengambil haknya masyarakat melalui pembatasan, yang sifatnya sementara, bukan pembatasan permanen," kata Johnny di kantornya, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019.

Dia menilai, pembatasan itu dilakukan dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat sesuai konstitusi. Tetapi, kata dia, konstitusi juga memastikan, bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat tetap harus menghormati hak warga negara lainnya.

"Dengan tetap menjaga keutuhan negara dan situasi Kamtibmas masyarakat lokal setempat. Pada saat di mana terjadi satu keadaan force mejeure di luar yang diperkirakan, kekacauan, maka tentu ada pembatasan, bukan penyetopan," kata dia.

Menurutnya, pembatasan itu bukan untuk masyarakat yang berpikiran positif, tapi untuk membatasi masyarakat mengambil bagian secara negatif.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika kabinet kerja, Rudiantara menceritakan suka duka menjadi menteri selama hampir lima tahun ini. Dia mengatakan hal yang paling berat selama menjadi menteri, yaitu keputusan pembatasan internet.

"Itu memang salah satu yang paling berat bagi saya membuat kebijakan pembatasan. Pembatasan ini kan saya dua kali melakukan selama di kementerian ini. Pada bulan Mei dan pada saat di Papua. Itu karena peredaran hoaks," kata Rudiantara dalam wawancara dengan Tempo di kantornya pada Selasa, 8 Oktober 2019.

Hal itu dilakukan, karena dia melihat terdapat beragam hoaks yang beredar saat itu, mulai dari disinformasi, menghasut, provokasi, hingga yang mengadu domba. Seperti waktu aksi demonstrasi di Jakarta pada 21-22 Mei, kata dia, dalam sehari terdapat sampai sekitar 400 url.

"Di Papua juga begitu. Nah kita tidak bisa. waktu bulan Mei pembatasan data itu secara Nasional. Kalau di Papua provinsi bahkan berdasarkan kabupaten," ujarnya.

Adapun pada awal September, terjadi aksi massa yang berakhir rusuh di Papua. Ujung dari hal itu, pemerintah membatasi akses data internet di Papua. Pembatasan tersebut mendapatkan kritik dari masyarakat.

HENDARTYO HANGGI