TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan belum berencana merombak direksi BUMN dalam waktu dekat. Erick mengatakan dirinya akan lebih dulu berfokus pada pembenahan di lingkungan Kementerian BUMN dan merevisi sejumlah Peraturan Menteri BUMN yang dinilainya tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lain.

"Permen yang harus saya ubah karena memang Presiden juga sudah bicara bagaimana Permen-Permen yang timpang tindih dan menghambat pembukaan lapangan kerja itu harus juga diselaraskan dalam waktu satu bulan. Ini mulai kita periksa Permen apa yang akan menghambat," kata Erick Thohir usai rapat koordinasi 5 Destinasi Wisata Superprioritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sabtu 26 Oktober 2019.

Erick tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Permen BUMN manakah yang dinilainya tumpang tindih dan menghambat investasi di Tanah Air. Namun yang jelas, upaya tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Kementerian BUMN.

Ketika disinggung mengenai jabatan direksi di sejumlah BUMN tak terkecuali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Indonesia Asahan Alumunium, Erick menyebut telah melakukan sejumlah persiapan untuk mencari pengganti kursi-kursi direksi yang ditinggalkan itu.

<!--more-->

Seperti diketahui, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Inalum Budi Gunawan Sadikin saat ini telah menjadi Wakil Menteri BUMN yang akan membantu Erick Thohir. Adapun selain Bank Mandiri dan Inalum, BUMN lain yang juga mengalami kekosongan jabatan direksi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang kosong setelah Suprajarto, eks Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditunjuk para pemegang saham BTN untuk menjadi pimpinan menolak jabatan itu.

Terkait hal tersebut, Erick mengatakan bahwa dirinya akan menemui Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Senin besok. Ia akan membahas pengganti direktur utama bank BUMN yang kini masih kosong atau dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

"Saya juga harus bertemu pihak OJK pada Senin, 28 Oktober 2019, mungkin juga nanti ke Gubernur BI untuk juga membicarakan perubahan-perubahan di bank-bank BUMN, jangan sampai nanti dibilang tidak ada koordinasi," ungkap Erick Thohir.

Adapun Erick menyebut kriteria yang diinginkan oleh Presiden Jokowi adalah kedua calon direktur utama bank BUMN itu harus memiliki visi yang sama dengan pemerintah. Direksi juga harus bisa bersinergi dengan BUMN lain dan swasta, agar mampu membangun ekosistem ekonomi nasional yang sehat.

"Kita ingin membentuk tim yang benar-benar profesional, yang bervisi sama dengan Presiden Jokowi. Bukan nanti punya visi sendiri. Ini harus menjadi bagian sinergitas yang tidak hanya antar kementerian, tapi juga dengan ekosistem lain termasuk swasta," Erick Thohir menjelaskan.