TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang kabinet perdana bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka hari ini menekankan pentingnya koordinasi anggaran kementerian di bawah kementerian koordinator.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang kabinet yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020. Ia menyatakan Presiden menekankan pentingnya koordinasi.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan jumlah anggaran yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamaman serta Kementerian Koordinator Perekonomian. "Menko-menko ini menjadi sangat penting," katanya, Kamis, 24 Oktober 2019.

Salah satu kementerian koordinator, Kemenko PMK berkoordinasi dengan 22 kementerian dan lembaga. Kendati anggaran Kemenko PMK itu cukup kecil, tapi jumlah anggaran kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK mencapai Rp 288 triliun pada 2020.

Anggaran itu belum termasuk dana transfer ke daerah. Kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan sebagainya.

Adapun Kemenko Perekonomian berkoordinasi dengan 21 kementerian dan lembaga dengan anggaran Rp 232 triliun ditambah dana desa Rp 28,9 triliun serta Penyertaan Modal Negara Rp 48,4 triliun. Anggaran itu diharapkan dapat memperkuat industri, meningkatkan produktivitas pangan dan meningkatkan daya saing.

<!--more-->

Sri Mulyani menyebutkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai sosok yang sudah memiliki pengalaman di bidang industri. Sehingga diharapkan akan lebih mudah proses transisinya dan bakal kerjasama yang lebih baik dan cepat dengan kementerian di bawah koordinasinya. "Kami tentu sangat mendukung Pak Menko Perekonomian untuk bisa koordinasi dengan pengalaman beliau untuk jauh lebih cepat dan efektif," ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Kemaritiman dan Investasi berkoordinasi dengan 7 kementerian dan lembaga dengan anggaran lebih kecil yaitu sebesar Rp 65 triliun. Kendati demikian, Sri mengatakan kementerian ini akan mendapatkan insentif berupa tax enpenditure.

Terakhir, Kementerian Bidang Polhukam berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dengan anggaran Rp297 triliun. Kementerian Pertahanan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto mengelola anggaran Rp 131 triliun.

Khusus untuk Kementerian Pertahanan, Sri Mulyani menyebutkan nilai anggarannya paling besar Rp 131 triliun. "Naik sangat besar dan kepolisian itu dalam rangka meningkatkan tukin yang disampaikan Bapak Presiden di hari TNI. (Anggaran itu untuk) alutsista, persiapan menjaga pilkada tahun depan, dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia," ucapnya.

BISNIS