TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji, dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, ia akan dapat menjaga integritasnya, serta takkan korupsi. "Ya amin," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

Airlangga mengatakan, tidak akan ada konflik kepentingan antara dirinya sebagai Menko Perekonomian sekaligus Ketua Partai Golongan Karya (Golkar). Menurut dia, statusnya sebagai orang nomor satu partai kuning tersebut tidak dipermasalahkan oleh Presiden Jokowi.

"Kan tadi Pak Presiden sudah mengatakan, gak da masalah antara ketua umum dan jabatan publik dari pengalaman yang lalu," ucap Airlangga Hartarto.

Dia juga memastikan kepada seluruh menteri-menteri ekonomi di bawah naungannya, untuk menjaga integritas agar tidak melakukan tindakan rasuah. "Ya tentunya itu sudah merupakan good government, dan tentu harus dijalankan," ungkapnya.

Sebelum menjabat sebagai Menko Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto adalah Menteri Perindustrian yang menggantikan Saleh Husin pada tahun 2016. Pria berumur 57 tahun ini juga Ketua Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang pada tahun 2017 terjerat kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Sebagai informasi, dalam acara serah terima jabatan Menko Perekonomian 2015-2019 dari Darmin Nasution kepada Airlangga Hartarto hadir juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Juga hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, para pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemenko Perekonomian, dan tamu undangan lainnya.