TEMPO.CO, Jakarta - Sosok Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Soeharso Manoarfa hari ini tampak di Istana Negara. Pengganti Romahurmuzy itu datang memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo pada Selasa 22 Oktober 2019, terkait dengan pembentukan kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin.

Nama Soeharso sendiri sempat masuk jajaran Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum menjadi menteri, sosok Soeharso dikenal sebagai pengusaha dan politikus.

Pria kelahiran 31 Oktober 1954 ini adalah lulusan Akademi Geologi dan Pertambangan kemudian dilanjutkan ke Fakultas Planologi ITB, Bandung. Soeharso mengawali kariernya sebagai pengusaha.

Di awal bisnisnya, Soeharso sempat menjadi Direktur Penerbitan PT Iqro di Bandung (1979-1982), General Manager PT First Nobel, Gobel Group (1982-1986), Direktur Nusa Consultant (1986-1990), Direktur Corporate Secretary PT Bukaka Teknik Utama (1991-1997).

Kemudian pernah menjadi pimpinan Chairman PT Batavindo Kridanusa (1996-2000), Direktur PT. Bukaka Sembawang Int. (1997-2000), Chairman PT Argo Utama Global (1998-2002) dan Chairman Rheno Resources (2012).

Soeharso Monoarfa mulai memasuki dunia politik pada Pemilu 2004 saat bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Pada tahun 2009, dia dipilih SBY menjadi Menteri Perumahan Rakyat.

Baru dua tahun menjabat, Soeharso mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri karena alasan pribadi dan melanjutkan bisnisnya lagi di bidang manufaktur dan kimia.

Dia juga tetap aktif di partai. Pasca-Pilpres 2014, Soeharso dan PPP kubu Romahurmuziy memilih bergabung dengan capres terpilih Joko Widodo ketimbang menjadi penyeimbang di luar pemerintahan seperti yang dilakukan PPP kubu Suryadharma Ali. Dia pun diangkat Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019.

Pada Maret 2019 silam dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua PPP menggantikan Romahurmuziy yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akankah di Kabinet Jokowi Jilid II ini Soeharso kembali menjadi menteri seperti 10 tahun silam?