TEMPO.CO, Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera berakhir pada Ahad, 20 Oktober 2019. Hingga akhir masa pemerintahannya di periode pertama, Jokowi menorehkan sejumlah capaian di sektor ekonomi. Meski begitu, ada sejumlah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 yang tak tercapai.

Salah satu target yang meleset dicapai adalah pertumbuhan ekonomi. Pada mulanya, pemerintah memasang target tinggi yaitu 8 persen pada RPJMN 2015-2019. Namun, hingga akhir periode, pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tanah Air hanya tumbuh moderat di kisaran 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi pada tahun pertama Jokowi, yaitu di 2015. Kala itu, angka pertumbuhan PDB hanya 4,79 persen alias melambat dari capaian 2014, yaitu 5,02 persen.

Baru setahun setelahnya, pada 2016, pertumbuhan ekonomi mulai pulih ke 5,02 persen. Angka tersebut kembali naik ke 5,07 persen pada 2017 dan melambung ke 5,17 persen pada 2018.

Pada tahun terakhir periode pertama Jokowi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,08 persen pada akhir 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa kali mengatakan salah satu faktor yang membayangi perekonomian belakangan ini adalah ketidakpastian perekonomian global.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan angka pertumbuhan selama lima tahun itu cukup baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat. "Kinerja kita dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan masih lumayan baik, dari empat persen naik menjadi kisaran lima persen," ujar Darmin dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Target yang juga meleset adalah tingkat kemiskinan di Tanah Air. RPJMN 2015-2019 menargetkan level kemiskinan ditekan di kisaran 7-8 persen. Namun, hingga Maret 2019, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia masih berada di angka 9,41 persen atau sebanyak 25,41 juta orang.

Kendati tak mencapai target, torehan angka kemiskinan satu digit adalah prestasi baru di sepanjang sejarah Indonesia. Di samping, tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir mencatatkan tren penurunan.

<!--more-->

Pada Maret 2015, angka kemiskinan tercatat 11,22 persen. Angka itu membaik pada 2016 yang tercatat 10,86 persen. Sementara per Maret 2017, angka kemiskinan tercatat 10,64 persen dan kembali turun ke 9,82 persen pada 2018.

Setali tiga uang, target tingkat ketimpangan nasional juga tidak tercapai dalam lima tahun terakhir. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini hanya mencapai 0,382 pada Maret 2019. Padahal angka tersebut ditargetkan mencapai 0,36 persen pada akhir 2019.

Seperti halnya tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan selama satu periode Jokowi menunjukkan tren penurunan. Pada Maret 2015 angka kemiskinan tercatat di angka 0,408. Angka tersebut turun ke 0,397 pada Maret 2016. Pada Maret 2017, tingkat ketimpangan berada di 0,393 dan merosot lagi ke 0,389 pada 2018.

Ditantang Selesaikan Kemiskinan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro berharap tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan bisa kembali turun pada hasi Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS pada September 2019.

Bambang berpesan kepada penerusnya agar memperbaiki instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Selama ini, pemerintah lebih banyak mengambil langkah subsidi harga. Padahal, menurut dia, kebijakan itu tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

"Subsidi harga itu cenderung menghabiskan anggaran dan tidak tepat sasaran," ujar Bambang. Karena itu, ia berharap pemerintah ke depannya bisa memilih kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Kuncinya, tutur dia, Bappenas harus mengecek dan memastikan Kementerian Sosial memperbaharui basis data terpadu secara benar.

Adapun target RPJMN lainnya yang belum tercapai adalah tingkat pengangguran terbuka yang hingga Februari 2019 masih di angka 5,01 persen. Angka tersebut berselisih tipis dari target 4-5 persen. Di samping itu, Indeks Pembangunan Manusia pada 2018 baru mencapai 71,4 poin dari target 76,3 poin di 2019.

Selain sejumlah target RPJMN tak tercapai, hal mencolok pada akhir periode Jokowi melorotnya peringkat daya saing Indonesia berdasarkan laporan World Economic Forum. Laporan itu mencatat bahwa daya saing Indonesia melorot 5 peringkat ke posisi 50 padahal sebelumnya berada di posisi 45. Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau lebih rendah 0,3 poin dibandingkan pada 2018.

<!--more-->

Peneliti Centre of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda mengatakan ada dua persoalan yang menjadi sebab peringkat daya saing Indonesia tersebut, antara lain adalah soal kesiapan sumber daya manusia. "Faktor kesiapan SDM yang paling utama dimana kualitas SDM Indonesia masih belum bisa bersaing dengan negara lain," kata Huda ketika dihubungi Tempo, Sabtu 12 Oktober 2019.

Berikutnya, Huda juga menunjuk penerapan insentif untuk mendorong inovasi juga terlambat. Salah satunya terkait pemberian super deduction tax (pembebasan pajak berganda) bagi program Research and Development (R&D) yang dilakukan oleh perusahaan.

Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa Indonesia memang harus terus berbenah untuk memperbaiki daya saing global. Ia menyebut banyak bidang dalam pemerintahan yang harus diperbaiki mulai dari regulasi hingga kemudahaan untuk berinvestasi.

"Itu selalu kita bicarakan bahwa tingkat kompetitif kita di bawah Thailand, Vietnam. Mereka lebih baik dari kita (dalam daya saing dan kemudahan berinvestasi). Kita menyadari itu sehingga harus diperbaiki," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2019.

Meski mengantongi sejumlah catatan negatif soal melesetnya target pembangunan, pemerintahan Jokowi memiliki capaian positif dalam menjaga stabilitas angka inflasi sesuai RPJMN, yaitu di kisaran 3,5-5 persen. Di tahun pertama Kabinet Kerja, angka inflasi bahkan sudah berhasil dipangkas hingga mencapai 3,35 persen pada 2015 dari sebelumnya 8,36 persen pada 2014 ketika dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi berbincang dengan pedagang saat meninjau Pasar Badung di Kota Denpasar, Bali, Jumat, 22 Maret 2019. Pasar rakyat ini dirancang agar mendorong masyarakat untuk gemar berbelaja di pasar tradisional. Johannes P. Christo

Setelah capaian di tahun pertama Jokowi tersebut, angka inflasi terus terjaga di kisaran 3,5 persen. Pada 2016 misalnya, angka inflasi kembali turun ke 3,02 persen. Sempat naik ke 3,61 persen pada 2017, angka inflasi kembali merosot ke 3,13 persen pada 2018.

Pada 2019, pemerintah menargetkan inflasi berkisar 2,5-4,5 persen. Menteri Darmin Nasution optimistis angka inflasi untuk keseluruhan tahun ini berada di bawah target tersebut, yaitu di kisaran 3,4 persen.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa sepanjang bulan September 2019 terjadi deflasi sebesar 0,27 persen. Dengan terjadinya deflasi, maka inflasi sepanjang Januari hingga September 2019 mencapai angka 2,2 persen.

Untuk lima tahun berikutnya, Bambang Brodjonegoro yang juga Kepala Bappenas itu berharap Jokowi dan jajaran menterinya di masa mendatang bisa menerjemahkan RPJMN sehingga target dapat dicapai. Ia mengatakan rencana pembangunan 2020-2024 tidak begitu optimistis, namun tidak juga pesimistis. Sebab, ia melihat adanya sejumlah hambatan, misalnya ancaman resesi global di 2020.

"Sehingga, kita tidak boleh over optimistic," ujar Bambang. Ia pun mendorong pemerintah untuk terus menggenjot investasi khususnya di sektor manufaktur untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai rencana, yaitu rata-rata 5,4 persen dalam lima tahun ke depan.

DIAS PRASONGKO | BISNIS