5 Tahun Jokowi, Pengelolaan Utang Dinilai Kurang Hati-hati

Sabtu, 19 Oktober 2019 12:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pelantikan anggota BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

"Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang lah yang tumbuh paling tinggi sebesar 94 persen, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen," kata dia.

Menurut Faisal, peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika tax ratio terhadap PDB bisa tingkatkan. Sayangnya, sejauh ini nisbah pajak atau tax ratio cenderung melambat. Baru pada 2018 angkanya sedikit naik menjadi 10,2 persen setelah sejak 2012 selalu turun.

Senada dengan Faisal, Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Yusuf Rendy melihat proporsi belanja bunga utang pada anggaran belanja negara semakin besar dari tahun ke tahun. Beban bunga ini, kata dia, ruang belanja APBN untuk sektor produktif seperti belanja modal.

Kamis 17 Oktober lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui beban utang negara mencapai Rp 4.600 triliun. Meski begitu, ia optimistis Indonesia dapat membayar utang-utangnya di masa mendatang.

“Banyak (utang) asal bisa bayar. Apalagi utang kita masih aman dari negara lain,” ujar JK dalam diskusi bersama 100 ekonom di The Westin, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Oktober 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus mengelola utang negara secara efisien, hati-hati, transparan dan akuntabel.

Dia mengatakan pembiayaan utang pada 2020 akan Rp 351,9 triliun. Angka itu lebih rendah dari 2018 yang sebesar Rp 372 triliun, namun lebih rendah dari perkiraan realisasi atau outlook 2019 yang sebesar Rp 373,9 triliun.

Menurutnya, pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 hingga 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal. Sedangkan untuk menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali, serta pendalaman pasar keuangan.

Pada 2018, rasio utang per kapita Pemerintah Indonesia adalah sebesar US$ 1.147 dengan rasio utang per PDB sebesar 30 persen. Angka itu, menurut Kementerian Keuangan, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang US$ 2.928 per kapita dengan rasio utang 42 persen per PDB.

Berita terkait

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

1 hari lalu

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

OJK melaporkan banyak orang terlilit pinjol dan paylater. Lantas, apakah orang terlilit pinjol masih bisa mengajukan pinjaman di bank?

Baca Selengkapnya

Cadangan Devisa RI Akhir April 2024 Anjlok Menjadi USD 136,2 Miliar

5 hari lalu

Cadangan Devisa RI Akhir April 2024 Anjlok Menjadi USD 136,2 Miliar

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Baca Selengkapnya

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

6 hari lalu

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

Ahsan Hariri, kontraktor pembangunan gedung baru Masjid Al Barkah di Cakung, Jakarta Timur, dikabarkan puunya banyak utang.

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

6 hari lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

7 hari lalu

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,025 triliun dari pelelangan tujuh seri surat utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

17 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

18 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

18 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

18 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

19 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya