Direktur BTN, R Mahelan Prabantarikso, saat mendampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid, dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, pada peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas, sebagai rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 24 Agustus 2019.
TEMPO.CO, Bandung - Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyatakan tahun 2019 merupakan tahun tersulit yang harus dihadapi pelaku bisnis properti. Kesulitan terbesar, terutama dialami pengembang rumah bersubsidi.
"Selama kami bergelut di dunia properti kurang lebih 24 tahun, 2019 adalah tahun tersulit yang kami hadapi," kata Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja usai membuka Musda I dan Pelantikan DPD Himperra Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu 16 Oktober 2019.
Endang menjelaskan tahun 2019 paling sulit karena anggaran untuk rumah bersubsidi kuran. Mekanisme APBN Perubahan Tahun 2019 juga tidak ada sebagai imbas dari pelaksanaan Pemilu 2019.
"Alokasi subsidi perumahan rakyat tahun ini terbatas sehingga semua (pihak terkait bisnis properti) termasuk kami kehabisan bahar bakar untuk anggaran rumah bersubsidi," kata Endang.
Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, kata Endang, Himperra tetap optimistis bisa melalui tahun 2019 ini dengan baik terlebih ada cadangan program dari pemerintah yakni dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT. "Itu (Program BP2BT) tersedia 14 unit (rumah), tapi diujicobakan dulu 500 unit dan itu harus terserap di bulan ini," katanya.
Menurut dia, pemerintah mempermudah warga memiliki rumah bersubsidi melalui Program BP2BT seperti terkait sertifikat laik fungsi (SLF), uang muka dan masa tabungan. "Bantuan uang muka yang Rp4 juta itu bisa dibuang atau dipindahkan ke KPR. Itu juga sangat memudahkan. Tapi kita masih menunggu SK atau Permen-nya yang dijanjikan minggu-minggu ini," kata Endang.
Oleh karena itu, Endang mengimbau seluruh pelaku bisnis properti untuk terlibat dalam Program BP2BT daripada menunggu program lain. "Biar saja kita programkan BP2BT kalau FLPP nanti turun kita mudah migrasinya dan ini akan membantu realisasi Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR," kata dia.
