TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK merancang penerapan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di ibu kota baru, dengan membangun jejaring kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk Griffith University, Australia.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK Agus Justianto, melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat menuturkan KLHK memperbarui kerja sama yang telah diinisiasi sejak 2002 dengan Griffith University, Australia. Dari kerja sama yang telah berjalan, terbentuk Centre of Excellence for Sustainable Development for Indonesia (CESDI).

Dalam kerja sama antara KLHK dan University Griffith, salah satu topik utama yang diusung melalui CESDI adalah penerapan prinsip-prinsip pembangunan SDGs, rendah karbon (low carbon development initiatives) dan berketahanan iklim (climate resilience) di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

"Melalui kerja sama ini CESDI dapat menjadikan ibu kota baru di Kaltim sebagai laboratorium pembangunan berkelanjutan di tingkat tapak," kata Agus usai penandatanganan pembaruan kerja sama antara KLHK dengan Griffith University di Brisbane, Australia, Kamis, 10 Oktober 2019 waktu setempat.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Agus Justianto dan Wakil President Griffith University Profesor Sarah Todd.

Presiden Joko Widodo, pada 26 Agustus 2019, sudah mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), nantinya kawasan ibu kota negara akan menempati lahan seluas 180.965 hektare.

Australia dinilai berhasil memindahkan ibu kota ke Canberra, yang dikenal sebagai "The Bush Capital" karena dikelilingi hutan dan berada di pedalaman.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam beberapa kesempatan menyatakan Canberra salah satu rujukan soal pemindahan ibu kota. Agus menambahkan ibu kota baru ini diharapkan dapat menjadi etalase peradaban baru manusia Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tata nilai (values), pengetahuan, teknologi dan kelembagaan yang sesuai dengan peradaban baru metropolis tersebut menjadi persyaratan penting yang harus dibangun dan dikembangkan bersamaan dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur fisik perkotaan yang ramah lingkungan.

"Ibu kota baru Indonesia diharapkan dapat menjadi etalase penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim," katanya.

Agus menyatakan, ibu kota baru akan menerapkan konsep forest city yang didukung dengan berbagai bentuk infrastruktur hijau berupa kawasan hutan hujan tropis, kawasan konservasi perairan peisisir dan laut serta ruang terbuka hijau lainnya beserta sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya.

"Vegetasi asli hutan hujan tropis menjadi backbone pengembangan forest city. Vegetasi asli juga digunakan untuk kegiatan pemulihan lahan-lahan yang telah mengalami kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan," katanya.

Menurut dia, ibu kota baru juga akan dirancang untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan yang rendah emisi karbon seperti panel surya, gas atau PLTA.

Gedung yang dibangun pun akan didesain secara hijau dengan menerapkan sistem manajemen untuk memanfaatkan air secara berulang serta pencahayaan yang lebih efisien. Sementara untuk pergerakan penduduk, transportasi publik yang rendah emisi karbon akan dioptimalkan di Ibu Kota baru. Jalur sepeda dan pedestrian juga akan terintegrasi sehingga mendukung penduduknya untuk meninggalkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.