TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk bertukar data ekspor impor. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman komitmen membangun pertukaran data ekspor-impor secara elektronik dengan tautan National Single Window antara kedua negara.

"Dengan kerja sama tersebut Indonesia - Singapura akan memfasilitasi dan mengamankan arus perdagangan dengan data serta informasi yang akurat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari laman resminya, Rabu, 9 Oktober 2019.

Selama ini, kata Sri Mulyani, data statisik ekspor dan impor antara Indonesia dan Singapura kerap kali berbeda. Kondisi ini kemudian memungkinkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan misalnya kepabeanan, perpajakan, dan penyelundupan.

Melalui nota kesepahaman tersebut, menurut bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, proses pengawasan bisa lebih optimal. Dengan MoU tersebut pemerintah juga bisa meningkatkan manajemen risiko terhadap kemungkinan naiknya kejahatan di sektor perdagangan. "Nota kesepahaman antara saya dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Hang Swee Keat."

Adapun acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian bilateral Leaders Retreat di Singapura. Acara tersebut peningkatan kerja sama investasi, pembangunan infrastruktur, pariwisata dan pendidikan.

<!--more-->

Sebelumnya Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, menyampaikan sejumlah kesepakatan yang berhasil dicapai kedua negara. Pertama, Indonesia menyambut baik kesepakatan kedua negara mengenai Framework for Negotiation of FIR Realignment, yang ditandatangani 12 September 2019.

"Terkait hal itu, tim teknis kedua negara telah memulai pertemuan pada 7 Oktober dan diharapkan dapat segera membuahkan hasil konkret," kata Jokowi dikutip dari keterangan pers Sekretariat Presiden, Selasa, 8 Oktober 2019.

Kedua, Jokowi menuturkan bahwa Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperpanjang kerja sama keuangan antara bank sentral kedua negara, yakni pengelolaan likuiditas valas secara bilateral (bilateral liquidity management arrangement). Hal ini untuk meningkatkan stabilitas dan pengembangan ekonomi di kawasan. Perpanjangan kerja sama tersebut rencananya dilakukan pada November 2019 mendatang.

Sementara yang ketiga, Jokowi menyambut baik perkembangan dan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam Leaders' Retreat tahun lalu. Perkembangan tersebut antara lain pengembangan kawasan industri Kendal yang menjadi ikon kerja sama kedua negara.

BISNIS