TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan mulai menggarap proyek penanganan abrasi di kawasan pesisir Provinsi Kepulauan Riau. Untuk proyek itu, pemerintah Jerman telah mengucurkan dana hibah sebesar Rp 180 miliar.

“Soal yang abrasi di pantai timur Sumatera. Terutama yang di Riau yang Pulau Rupat. Ada dana grand sekitar Rp 180 miliar dari Jerman akan digunakan untuk pilot project di satu kawasan untuk penyelamatan dengan berbagai jarak intervensi,” kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.

Adapun dana Rp 180 triliun itu, akan membangun pemecah gelombang dan hutan mangrove.“Intinya adalah ini kan beberapa tempat, tapi ini akan difokuskan dulu satu tempat di sebuah kawasan di sebuah pulau kecil, untuk sebagai model. Dana itu akan difokuskan di sana dengan organisasi yang baik,” kata Sofyan.

Menurut dia, saat ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sedang melakukan studi akhir mengenai upaya mengatasi abrasi di Pulau Terluar Kepri. Keempat pulau yang mengalami abrasi yaitu Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Pulau Batu Mandi, dan Pulau Rangsang.

“Jadi sudah ada tadi laporan akhir BPPT setelah mereka melakukan studi dan berbagai rekomendasi untuk action,” ujar Sofyan Djalil.

Dia mengatakan saat ini pihaknya akan membuat tim atau organisasi yang mengurusnya pada 1 November 2019. Menurut dia untuk proses penggarapannya akan mulai dilakukan pada 2020.

Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan KKP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ikut berpartisipasi dalam proyek penanganan abrasi tersebut.